“Kita baru sadar banyak UMKM yang tidak dilibatkan tahun ini, bahkan disortir betul. Bagi saya PKB ini adalah pesta rakyat, di mana selalu mengedepankan kepentingan rakyat Bali. Tapi, sekarang konsepnya sudah berubah, semua (diduga) eksklusif dan disortir. Kalau memang ada juga harus disesuaikan (eksklusif, medium, dan low) tentu disesuaikan dengan kemampuan masyarakat,” kata Komang Banu, Rabu (21/6/2023).
Diutarakan Komang Banu, tidak ingin masyarakat Bali ke depan menjadi antipati terhadap PKB. Keberadaan PKB menjadi salah satu benteng para seniman dan budayawan di Bali, untuk menunjukkan beragam kreativitas seni dan ide yang dimiliki. Banu pun menyayangkan bila nantinya stand para pedagang atau UMKM, justru sepi pembeli, dan modal sewa stand-nya belum tertutupi.
“Kalau saya buka-bukaan mungkin Pegawai Negeri Sipil (PNS) semua, boleh tanya PNS, siapa yang dipaksa di sana? UMKM kebanyakan membeli stand di Kedaton, itu pun sempat dilarang menjual barang-barang yang murah. Sampai mereka ingin menarik kembali uang yang mereka bayarkan, akhirnya dengan negosiasi diperolehkan lagi (stand). Nah, kalau sampai keinginan masyarakat diatur begitu, kapan UMKM dapat maju di Bali,” tegas politisi Golkar Bali ini.
Pihaknya menekankan PKB di zaman sebelumnya sudah berjalan baik. Ia diminta jangan diubah atau bahkan menyimpang dari budaya masyarakat. Guna melangkah melestarikan budaya Bali, tentu saja harus pula dilihat dengan ekonomi masyarakatnya.
"Saya sempat berbicara dengan salah satu pelaku UMKM, ajang PKB dan Denpasar Festival ini adalah salah satu ajang untuk ‘dia’ (pedagang-red) menghasil yang lebih. Tahun 2022, Denfest juga gak ada apa, hujan setiap hari. Sekarang PKB, kita lihat hasilnya seperti apa. Dahulu, PKB penontonnya berbondong-bondong datang dari berbagai daerah di Bali, sekarang bisa dilihat semangat masyarakat Bali,” bebernya.
Sampai saat ini, Banu mencermati bahwa pemerintah harus dapat melihat masyarakatnya secara jernih dan mendalam, kepedulian nyata sangat terhadap dibutuhkan masyarakat. Banu pula menekankan kritikan terhadap pemerintah adalah untuk kebaikan dan kemajuan ke depan, sehingga implikasinya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Bali. Apalagi Bali baru saja pulih dari masa pandemi Covid-19 beberapa bulan sebelumnya.
“Jika pemerintah ingin memperjuangkan UMKM, perjuangkanlah mereka secara modal, keadilan terhadap masyarakat harus dilakukan, sekarang masyarakat Bali sudah melek semuanya. Selain itu, kapasitas pihak yang membuka PKB juga perlu melalui etika politik dan struktur pemerintahan kedepannya,” tandasnya. 012
