Permasalahan dan perhatian terhadap kaum marginal di Kota Denpasar, dirasa masih belum optimal berjalan. Kondisi ini akan menjadi pembahasan debat terbuka kedua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar, bertajuk 'Denpasar Kotaku, Denpasar Rumahku'.

Debat terbuka kedua yang diadakan, Rabu (6/11/2024) dengan menghadirkan Pasangan Calon (Paslon) Walikota/Wakil Walikota Denpasar Nomor Urut 1, Gede Ngurah Ambara Putra, SH., dan I Nengah Yasa Adi Susanto, SH., MH., dengan Paslon Nomor Urut 2, I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE., dan I Kadek Agus Arya Wibawa, SE., MM.

Terhadap keberadaan kelompok marginal di Kota Denpasar, menjadi perhatian Palson Nomor Urut 1, Ambara - Adi Susanto. Baginya, kelompok marginal yang selama ini terpinggirkan agar mendapatkan akses dari pemerintah.

"Saya memandang kelompok marginal ini harus diberikan ruang yang sama agar mereka bisa keluar dari stigma menjadi kelompok marginal. Permasalahannya selama ini mereka belum memperoleh akses sumber daya, infrastruktur, informasi, hingga pendidikan. Maka itu, pemerintah wajib memberikan pemberdayaan terhadap mereka, sehingga bisa mandiri, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya," ujar Paslon Wakil Walikota Denpasar, I Nengah Yasa Adi Susanto, SH., MH., saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2024) malam.

Keberadaan kelompok marjinal desa/kota dapat berupa kelompok perempuan, warga miskin, dan kelompok difabel. Selama ini kelompok marginalisasi mengalami penolakan keterlibatannya dalam kegiatan di masyarakat, menyangkut ekonomi, politik, budaya, sosial, dan agama. Marginalisasi dapat timbul di masyarakat, karena unsur budaya yang berbeda atau adanya perbedaan kuasa atas ilmu pengetahuan dimiliki kaum marginal. Karena itulah, kaum marginal merasa ada hak-hak yang dirampas, sehingga di sini pemerintah dapat hadir untuk meningkatkan kualitas hidup kaum marginal di Kota Denpasar.

"Kami berupaya akan memberikan pengetahuan dan keterampilan wirausaha. Kami berupaya meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan dan saling membantu untuk membentuk lingkungan sosial yang lebih kondusif. Kami menilai mereka juga perlu diberikan akses untuk meningkatkan taraf mereka, lewat pemberian skill dan keterampilan. Mereka diberikan beasiswa untuk belajar, tentu kami rasa mereka akan mampu bersaing," beber Adi Susanto, yang juga Ketua PSI Provinsi Bali ini.

Mengenai ketidakadilan yang dialami kelompok marginal, jangan sampai mengakibatkan rasa tidak percaya diri, atau bahkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah maupun kelompok yang lebih dominan.

"Kita lihat sekarang, kenapa (kelompok marginal-red) terpinggirkan. Pertama, mereka dari sisi finansialnya saja sudah kurang, lalu pendidikannya kurang. Upaya dilakukan ke depan kita harus berikan mereka akses memperoleh pendidikan, mendapatkan pelatihan, pendidikan, beasiswa, sehingga mereka ada keterampilan. Ke depan mereka tentu dapat memperoleh kerja, hal itu akan meningkatkan derajat mereka. Yang akhirnya akan membuat mereka keluar dari stigma kelompok marginal," tegasnya.

Hal penting lainnya, dalam penanganan kelompok marginal ada sesuatu yang patut diamini kelompok marginal itu sendiri, yakni mengubah cara berpikir diri sendiri menjadi lebih baik dari kondisi ekonomi sebelumnya.

"Kita harus bisa mengubah pola pikir dan perilaku mereka, dari pola apatis menjadi aktif dan produktif. Kita harus berikan mereka akses yang seluas-luasnya kedepannya," demikian tandasnya. 012