Laju inflasi saat ini berkisar target 2,5±1% di tingkat nasional maupun di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Balinusra), dianggap perlu terus dijaga.

Upaya pengendalian inflasi pangan bergejolak (Volatile Food) membutuhkan upaya keras dan komitmen seluruh pihak. Merespons hal tersebut, Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) TPIP-TPID  dalam rangkaian Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Balinusra Tahun 2024 bertema 'Memperkuat Sinergi Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Efisiensi Rantai Pasok guna Mewujudkan Ketahanan Pangan Balinusra', Jumat (8/11/2024) di Nusa Dua, Bali. 

Rakor menyepakati upaya pengendalian inflasi pangan Balinusra, dilakukan melalui penguatan dua aspek strategis, yaitu produktivitas dan efisiensi rantai pasok. 

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan bahwa pentingnya pengendalian inflasi pangan dalam program Kabinet Merah Putih. 

Terdapat dua flagship program kabinet yang terkait GNPIP, yaitu ketahanan pangan dan subsidi yang tepat sasaran. 

"Inflasi pangan perlu dijaga di rentang sasaran dan penting untuk bisa meminimalkan deviasi inflasi dalam wilayah Balinusra, dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, penyaluran APBD perlu dioptimalkan secara berkualitas," kata Ferry Irawan.

Dikatakan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa bahwa pentingnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk memungkinkan Pemerintah Daerah melakukan intervensi serta penguatan data neraca pangan. 

"Maka diperlukan penguatan peran BUMD sebagai operator Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi, termasuk meningkatkan koordinasi serta monitoring pasokan dan harga pangan bersama TPID," katanya.

Ditambahkan Kepala Grup Departemen Regional Bank Indonesia, M. Firdauz Muttaqin, dari hasil survei GNPIP Balinusra diperoleh informasi bahwa mayoritas responden survei di Balinusra menilai implementasi GNPIP di Balinusra efektif menekan laju inflasi pangan, dengan nilai likert tertinggi dibandingkan seluruh wilayah lain di Indonesia. 

"Program GNPIP yang dianggap paling efektif oleh responden di Balinusra adalah rakor TPID, hilirisasi pangan, dan operasi pasar atau pasar murah," ucapnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja menyampaikan tantangan utama pengendalian inflasi di Balinusra adalah tingginya alih fungsi lahan, produktivitas antar daerah yang bervariasi, Margin Pengangkutan dan Perdagangan (MPP) beberapa komoditas yang masih di atas rata-rata nasional, serta belum terbentuknya ekosistem hulu-hilir yang efisien. 

"Perluasan kerja sama untuk memperkuat rantai pasok produk lokal perlu terus diperkuat. Termasuk upaya menjaga harga di tingkat petani pada periode pasca panen, serta penguatan Perumda Pangan sebagai offtaker dipandang penting untuk dilakukan," katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjaga inflasi tetap terkendali.

"Salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk menjaga lahan pangan berkelanjutan adalah melalui pemberian apresiasi bagi daerah yang dapat menjaga RTRW-nya (Rencana Tata Ruang Wilayah) dengan baik. Inflasi pangan dipengaruhi oleh banyak variabel, termasuk faktor musiman yang cenderung berubah-ubah," ucapnya. 012