Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terus berupaya mendorong peningkatan konsumsi dan investasi. Upaya diversifikasi, investasi dan realisasi yang berkualitas menjadi langkah dilakukan. 

Dikatakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan III 2024 tercatat mencapai 5,43% dan diprakirakan akan berada dalam mid range 5,1-5,8% untuk keseluruhan Tahun 2024, atau lebih tinggi dibandingkan proyeksi nasional sebesar 4,7-5,5%. 

"Maka capaian ini terutama didorong oleh kinerja sektor pariwisata yang kuat. Selanjutnya, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Bali tetap berkelanjutan dan inklusif, diperlukan upaya diversifikasi ekonomi," ujar Erwin, belum lama ini pada kegiatan Diseminasi Perkembangan Perekonomian Terkini Provinsi Bali, diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.

Erwin menilai sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan ke depan, yaitu pertanian, infrastruktur, dan ekonomi kreatif. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menyoroti adanya kesenjangan pembangunan yang cukup signifikan antar wilayah dan sektor di Bali. 

"Konsentrasi pertumbuhan ekonomi yang dominan terjadi di wilayah Sarbagita dan sektor pariwisata, menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif," katanya.

Pada sesi diskusi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari, memaparkan pertumbuhan ekonomi Bali 2025 perlu didukung oleh 2 hal, yakni penguatan kinerja konsumsi rumah tangga dan percepatan investasi yang berkualitas. 

"Tentunya penguatan kinerja konsumsi rumah tangga memerlukan pengendalian inflasi, khususnya volatile food melalui peningkatan produktivitas pertanian dan efisiensi rantai pasok untuk menjaga daya beli masyarakat," ucapnya.

Strategi lainnya yang dapat dilakukan untuk mendukung percepatan investasi yang berkualitas, yakni mendorong pemerataan investasi di wilayah Bali Utara yang didukung dengan peningkatan kualitas infrastruktur. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, I Wayan Sumarajaya, menerangkan realisasi investasi di Bali terus mengalami peningkatan, terutama didorong oleh minat investor asing.

"Kepercayaan investor terhadap proyek-proyek strategis di Bali menjadi salah satu faktor pendorong utama," ucapnya.

Sumarajaya turut menyoroti adanya ketimpangan dalam distribusi investasi, di mana sebagian besar investasi terkonsentrasi di Kabupaten Badung. 

"Upaya yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Bali adalah dengan mendorong percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) online terintegrasi melalui OSS di Provinsi Bali," katanya.

Dally Ramdhan Sugandria, Senior Manager - Guidance & Consultation PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), mengatakan Pemerintah Provinsi Bali dapat mempertimbangkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. 

"Skema ini, pemerintah dapat berperan sebagai contracting agency, sementara penyediaan dana dan pembangunan infrastruktur diserahkan kepada pihak swasta," terangnya.

Skema KPBU menawarkan sejumlah keuntungan, seperti percepatan penyelesaian proyek, minimnya risiko pembengkakan biaya (cost overrun), peningkatan kualitas layanan publik, serta tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). 

Skema KPBU dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di berbagai wilayah di Bali dengan mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur. 012