General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali I Wayan Udayana, di sela-sela menerima kunjungan dari Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan bahwa PT PLN (Persero) menjamin keamanan pasokan dan keandalan listrik seiring penerapan transisi energi.

Pandangan Udayana, atas menjamurnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dimiliki para pelanggan, tentu saja PLN memastikan pasokan listrik yang berkembang kini tidak akan terganggu 

“PLTS ini sifatnya intermitten, yakni pembangkit listrik yang dalam proses pemasokan dayanya tidak tersedia secara terus menerus, karena faktor sumber daya yang tidak dapat dikontrol. Maka itu, PLN harus memperkuat sistem dan memastikan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal dan tidak terganggu,” terang Udayana, Sabtu (6/5/2023) lalu di Kantor PLN UID Bali.

Mengenai bauran pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) di Bali, tercatat masih sebesar 1,48 persen.

“Potensi EBT di Bali memang kecil, potensi terbesar memang ada pada tenaga surya namun itu hanya 5 persen. Untuk itu, demi menjaga ketahanan supply energi listrik di Bali, interkoneksi melalui Jawa Bali Connection (JBC) 500 kilo volt (kV) sangat diperlukan untuk meredam sifat intermitten PLTS,” tegasnya.

Perwakilan dari DEN, Herman Darnel Ibrahim memaparkan secara umum penyediaan pasokan listrik di Bali masih cukup aman, di mana beban puncak 931,1 Mega Watt (MW) kapasitas pembangkit 1.404 MW.

“Bauran energi terbarukan di Bali baru mencapai 1,48 persen dan 2025 diproyeksikan mencapai 4,6 persen. Pencapaian ini masih jauh di bawah target nasional yang menargetkan 23 persen pada tahun 2023,” bebernya.

Lebih lanjut, soal hambatan pengembangan energi terbarukan di Bali, yakni terbatasnya sumber energi terbarukan, permasalahan keterbatasan lahan, hal yang terkait dengan sosial, budaya, dan kepercayaan.

“Potensi energi terbarukan di Bali didominasi energi surya 10 ribu MW dan bayu 1.000 MW, sedangkan pembangkit hydro dan panas bumi hanya sedikit. Oleh karenanya, peningkatan bauran energi hanya memanfaatkan energi surya dan angin,” tutur Herman.

Pihaknya memberikan rekomendasi mengenai pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), terkait rencana pembangunan pembangkit kedepannya agar dievaluasi untuk digantikan dengan refuse derived fuel (RDF) yang telah diresmikan Presiden pada Maret lalu.

Sedangkan, Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker dan ESDM) Provinsi Bali Ida Bagus Ari menegaskan kebijakan energi daerah soal pemanfaatan EBT di Bali, memiliki tantangan pengembangan energi dan perlu ada perencanaan, sekaligus kebijakan dari pemerintah pusat.

"Jadi diharapkan dengan adanya pengembangan energi terbarukan, dapat memperluas lapangan kerja di sektor energi. Kemudian pengembangan energi EBT ini dapat memberi dampak langsung, baik manfaat dan profit bagi masyarakat di Bali," tutupnya. 012