Oleh: Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, SE.,MM. (Dekan Fak. Ekonomi & Bisnia (FEB) Undiknas Denpasar.

Kebijakan ekonomi yg diterapkan oleh pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Namun, sejumlah langkah kebijakan yg diambil tampaknya menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas dan dampaknya thdp perekonomian nasional.

Salah satu kebijakan utama adalah pengenalan program bantuan sosial yg luas, termasuk penyediaan makan siang gratis bg lebih dari 82 juta anak dan ibu hamil, dgn anggaran mencapai $28 miliar per tahun. 

Untuk mendanai program tsb, pemerintah meluncurkan langkah penghematan sebesar $19 miliar, yg mencakup pemotongan anggaran signifikan di berbagai kementerian, pengurangan perjalanan dinas, dan pembatasan penggunaan fasilitas kantor seperti pendingin ruangan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kemenko Bid Perekonomian mengalami pengurangan anggaran lebih dari 70% dan 50%, yg menyebabkan pembatalan sejumlah proyek infrastruktur penting. Langkah-langkah itu tentu menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi dan investasi, terutama di tengah konsumsi domestik yg lemah dan nilai tukar mata uang yg rendah. 

Pemerintah akan memberlakukan regulasi yg mewajibkan eksportir SDA, kecuali minyak dan gas, untuk menahan seluruh pendapatan ekspor mereka di dalam negeri selama minimal satu tahun. Kebijakan itu diharapkan dpt meningkatkan cadangan devisa negara sebesar $80 miliar. Namun, efektivitas kebijakan serupa sebelumnya diragukan, krn para eksportir cenderung menyimpan pendapatan mereka di bank luar negeri. 

Meskipun demikian, Presiden Prabowo menegaskan bhw SDA Indonesia hrs memberikan manfaat langsung bagi perekonomian nasional melalui pembiayaan pembangunan dan stabilitas nilai tukar. 

Di sisi lain, seperti yang terbaca di beberapa media, sepertinya terdapat ketegangan antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Bahkan beberapa anggota parlemen mempertimbangkan untuk mengajukan pemberhentian Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, krn dianggap kurang mendukung kebijakan pemerintah. Meskipun Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, membantah adanya rencana tersebut, situasi ini mencerminkan potensi ketidakstabilan dlm koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Berdasarkan hal itu, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dianggap ambisius, sebab berbagai tantangan struktural yang dihadapi Indonesia masih terjadi di tataran praktek di lapangan, seperti birokrasi yg berbelit dan korupsi yg masih merajalela. Meskipun investasi telah meningkatkan ruang fiskal dan volume ekspor, masalah-masalah tsb menghambat potensi pertumbuhan ekonomi yg optimal, dan tentu itu berarti target tumbuh 8% akan semakin jauh dari realita (***)