Oleh: Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, SE.,MM. (Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis (FEB) Undiknas Denpasar)

Kemacetan di Bali Selatan semakin menjadi masalah serius yg berdampak luas terhadap ekonomi daerah. Sebagai pusat pariwisata dan bisnis, kawasan ini mengalami peningkatan jumlah kendaraan yg tdk diimbangi dgn perkembangan infrastruktur jalan yg memadai. Data menunjukkan pertumbuhan kendaraan bermotor sekitar 5% per tahun, sedangkan kapasitas jalan tetap terbatas. Akibatnya, waktu tempuh perjalanan meningkat hingga 50%, yg berimplikasi pada ketidakefisienan tenaga kerja, terhambatnya distribusi barang, serta kenyamanan wisatawan. Kemacetan ini menyebabkan peningkatan biaya operasional di berbagai sektor, terutama pariwisata dan perdagangan, yg menjadi tulang punggung ekonomi Bali.

Sektor pariwisata sangat terdampak oleh kondisi lalu lintas yang macet. Wisatawan yg menghabiskan terlalu banyak waktu di jalan akan mengurangi aktivitas mereka, yg berakibat pada penurunan belanja di restoran, pusat perbelanjaan, dan objek wisata. Hotel-hotel juga mengalami dampak negatif krn wisatawan lebih memilih daerah dengan akses yg lebih mudah. Kemacetan juga berdampak pada transportasi logistik, di mana keterlambatan distribusi barang meningkatkan biaya operasional bagi bisnis, termasuk restoran dan usaha kecil yang bergantung pada pasokan bahan baku harian.

Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai kebijakan dapat diterapkan, yg mungkin ada beberapa diantaranya akan ditentang karena akan merugikan mereka yang terkena, seperti penerapan sistem ganjil-genap pada waktu dan lokasi tertentu untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jam sibuk.

Kemudian penerapan sistem _three in one_ dpt mendorong penggunaan kendaraan bersama shg jumlah mobil pribadi di jalan-jalan tertentu dpt berkurang. Langkah ini telah berhasil diterapkan di kota-kota besar lain dan mungkin dapat menjadi solusi bagi Bali Selatan.

Selain itu, pengenaan pajak tinggi pada kendaraan berusia lebih dari 10 tahun (motor) dan 15 tahun (mobil) dpt menjadi langkah efektif dlm mengurangi jumlah kendaraan tua yg kurang efisien dan berkontribusi pada polusi. Regulasi ketat juga perlu diterapkan terhadap pembelian mobil bekas dari luar daerah, dgn pembatasan mutasi kendaraan untuk menghindari lonjakan jumlah kendaraan yg tidak terkendali. Pemerintah juga bisa mewajibkan kendaraan luar daerah untuk mendaftar ulang di Samsat Bali setelah tiga bulan, sehingga setiap kendaraan yg beroperasi di Bali terdaftar secara resmi dan memberikan kontribusi pajak bagi daerah.
Pembangunan infrastruktur juga menjadi solusi penting, terutama dengan membangun _underpass_ di persimpangan padat seperti Simpang Jimbaran dan Simpang Sanggaran. Langkah itu diperkirakan dpt memperlancar arus lalu lintas tanpa harus menambah jumlah jalan yang terbatas oleh ruang pembangunan. Selain itu, investasi dalam kendaraan umum yang nyaman dan bertarif murah melalui subsidi pemerintah perlu dilakukan secara serius. Dgn tersedianya transportasi umum yg efisien, masyarakat dan wisatawan akan lebih tertarik menggunakannya dibandingkan kendaraan pribadi.

Jika tidak ada langkah konkret dalam mengatasi kemacetan, dampaknya akan semakin besar terhadap ekonomi Bali Selatan. Daya tarik wisata akan menurun, produktivitas bisnis terhambat, dan biaya hidup semakin meningkat akibat inflasi yang dipicu oleh kenaikan biaya transportasi. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem transportasi yg lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Bali Selatan. (***)