Peristiwa
Resmikan Sattelite Office Pertama di Indonesia, Tahun 2024 Dirjen Pajak Target Kumpulkan Rp1.987 T
Selasa, 20 Februari 2024 | Dibaca: 450 Pengunjung
Peresmian gedung baru KP2KP Negara, sekaligus meresmikan satellite office pertama di Indonesia, dihadiri Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Bupati Jembrana I Nengah Tamba, dan undangan lainnya, Selasa (20/2/2024).
Kunjungan ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Negara, Jembrana, dilakukan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, dalam rangka meresmikan gedung baru KP2KP Negara sekaligus meresmikan Satellite Office pertama di Indonesia.
Nurbaeti Munawaroh Kepala Kanwil DJP Bali menuturkan sangat bangga karena Direktur Jenderal Pajak hadir meresmikan KP2KP Negara menjadi KP2KP pertama secara nasional yang menjalankan fungsi pengawasan kewilayahan melalui pemanfaatan KP2KP sebagai Satelite Office Seksi Pengawasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan.
Dipaparkan Nurbaeti apabila dilihat dari sisi penerimaan pada Tahun 2023 lalu, Kabupaten Jembrana menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp103,28 Miliar atau berkonstribusi 20% dari realisasi penerimaan KPP Pratama Tabanan yang berjumlah Rp515,52 Miliar.
Kemudian penerimaan pajak di Kabupaten Jembrana ditopang oleh 3 sektor dominan yang terdiri dari administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp56,13 Miliar atau memiliki peranan 54,35%, perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor Rp13,93 miliar atau memiliki peranan 13,49%, dan pejabat negara dan karyawan sejumlah Rp7,80 Miliar, atau memiliki peranan 7,55%.
”Penerimaan pajak ini bermanfaat untuk meningkatkan APBN yang akan berimbas pada dana bagi hasil atau dana transfer daerah kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana, yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, belanja pegawai, insfrastruktur, dan fasilitas umum lainnya,” imbuhnya.
Momentum acara ini turut dihadiri Bupati Jembrana I Nengah Tamba sekaligus memberi ucapan selamat atas diresmikan kantor baru ini.
"Semoga kerjanya akan lebih nyaman dan berprestasi. Pelayanannya ini ada kesan takut kalau masyarakat dengar pajak. Nah ini mesti disosialisasikan dengan baik begitu,” kata Tamba.
Menurut Tamba, saat ini Kabupaten Negara hanya memiliki APBD sebesar Rp1,1 triliun. Di mana pihaknya masih mengejar ketertinggalan dengan kabupaten lain. Selain itu usaha-usaha mikro dan menengah sedang bertumbuh.
"Semoga ini bisa membantu menopang penerimaan negara. Tapi terus terang saja kita menunggu jalan tol, hambatan kita di sektor investasi ini adalah belum adanya infrastruktur yang belum menyambungkan antara Denpasar dan Jembrana. Padahal data BPS sudah mengatakan bahwa investasi terbesar sudah di Jembrana tahun 2023 hampir Rp3 triliun lebih, akan tetapi barangnya belum keliatan ini, masih belanja-belanja saja belum proses pengerjaan,” ucapnya.
Menurut Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo pada Tahun 2023 dikumpulkan penerimaan pajak secara nasional sebesar Rp1.870 triliun sedangkan di Bali sendiri sekitar Rp13 triliun.
"Tahun ini kita diberi tugas mengumpulkan penerimaan sebesar Rp1.987 triliun, penambahannya kira-kira Rp120 triliun, kira kira cukup gak, untuk meningkatkan tax ratio gak cukup, naik Rp120 triliun ini tax ratio akan turun di tahun 2024. Ini menjadi PR dan tantangan kami Direktorat Jenderal Pajak, oleh karena itu kami berusaha meng-empower kantor-kantor kami di seluruh Indonesia,” katanya.
Suryo berharap peresmian KP2KP Negara bahwa empowering kantor ini contohnya berisi satu seksi setara eselon IV, melakukan penyuluhan, pengamatan dan juga sebagian melayani.
"Bertambah, yang dari KPP Pratama Tabanan saya pindahkan ke sini satu seksi. Jadi satu seksi ini memiliki tugas untuk melakukan konsultasi, penyuluhan, dan pengawasan. Sehingga bapak-ibu di sini tidak perlu lagi ke Tabanan untuk melakukan konsultasi, bisa langsung datang ke sini. Dengan ini kami bisa lebih dekat dengan masyarakat. Kemudian, benar yang dikatakan Pak Bupati tadi, jangan sampai wajib pajak takut dengan petugas pajak. Kalau ketemu saja takut, apalagi mau bayar. Jadi ini semua merupakan upaya kami untuk meng-empowering kantor-kantor kita,” tegasnya.
Melalui kesempatan ini, Suryo Utomo juga meresmikan 11 unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang telah selesai direnovasi atau pembangunan dalam bentuk penandatanganan prasasti yang dihadiri oleh 11 kepala unit vertikal terkait. 012
TAGS :