Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) diadakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Jumat (15/3/2024).

Tema diangkat adalah 'Penguatan Kelembagaan Pangan di Daerah (BUMD/Koperasi) untuk Pengendalian Inflasi dan Mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD) di Wilayah Balinusra'.

Menurut Rolekson Simatupang selaku Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Kementerian Dalam Negeri bahwa masih perlu ditingkatkan kembali soal pengendalian inflasi Bali, NTB, dan NTT. Hal ini sebabkan masih berada di atas nasional. 

"Mengenai monitoring dan evaluasi perlu dilakukan rutin untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga. Beberapa hal dapat dioptimalkan, di antaranya pemanfaatan APBD untuk mendukung transportasi pangan," ujar Rolekson.

Dewa Made Indra selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bali menilai penting adanya kerja sama antar daerah.

"Perlu adanya kolaborasi dari berbagai stakeholders dalam pengendalian indlasi sebagai tugas kita bersama," ucapnya.

Tercatat di bulan April 2024, potensi luas panen padi di Bali cukup besar, dan diprakirakan dapat mencukupi kebutuhan di Bali. 

Provinsi Bali juga telah memiliki Paiketan Perumda Pangan Bali yang berperan aktif dalam pengendalian inflasi di Bali. 

"Setiap kabupaten/kota memiliki Perumda Pangan yang dapat berkontribusi lebih besar dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan," katanya.

Ditambahkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja bahwa target inflasi 2024 adalah 2,5±1%, sehingga Balinusra harus memiliki langkah yang tepat untuk memitigasi potensi risiko inflasi di Tahun 2024. 

Tantangan mengemuka di awal tahun, yaitu: (i) Rangkaian HBKN dari Januari hingga April, dan peningkatan permintaan saat musim liburan seiring dengan kenaikan jumlah wisatawan; (ii) Penurunan produksi komoditas pangan sesuai dengan pola musiman sehingga kurang mencukupi saat terjadi kenaikan permintaan; 

(iii) Hampir meratanya kenaikan harga komoditas pangan di nusantara sebagai dampak faktor cuaca; serta (iv) Kekeringan dan semakin tingginya biaya input pertanian, seperti pupuk dan bibit.

"Melalui Rakorwil diharapkan menghasilkan kesepakatan untuk menjaga ketahanan pangan dan mengoptimalkan kelembagaan BUMD Pangan yang memiliki peran strategis sebagai counterpart atau kanal dalam menjaga inflasi daerah," ucap Erwin.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari menambahkan volatilitas inflasi bulanan di Balinusra semakin rendah. Kemudian untuk tekanan inflasi pada Februari cukup tinggi, utamanya untuk inflasi tahunan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang masih di atas 5%. 

Lanjut Utari, perlu penguatan sinergi program pengendalian inflasi untuk mendukung sasaran inflasi tahunan bahan makanan di bawah 5%. 

"Poin penting upaya pengendalian inflasi melalui 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi rantai pasok, dan komunikasi yang efektif," tandasnya. 012

Ke depan aspek keterjangkauan harga dapat dicapai melalui pengaktifan gerai inflasi, intensifikasi operasi pasar dan bazar pangan murah, serta alokasi anggaran pemerintah daerah untuk Cadangan Beras Pangan (CBP). 012