Rapat kerja daerah Badan Pengurus Daerah (Rakerda BPD) digelar Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (Abujapi) Bali, Sabtu (12/10/2024) di Hotel Four Star, Denpasar.

Tema yang diambil adalah 'Sinergitas BUJP di bawah Naungan Abujapi dan Polri untuk Membangun Satpam yang Berkompeten dan Sejahtera dalam Mewujudkan Indonesia Emas'.

Ketua Panitia Rakerda BPD Abujapi Bali Putu Gede Indra, SH., mengatakan Rakerda BPD Abujapi akan membahas sekaligus berdiskusi visi misi, Kartu Tanda Anggota (KTA), soal manajemen fee, penyesuaian seragam, dan keputusan lainnya untuk kemajuan anggota. Para pengurus Abujapi supaya membawa program dan anggotanya lebih baik lagi.

"Di era saat ini perhatian terhadap anggota sangat penting. Mari kita mendukung penuh pengurus yang baru untuk menjalankan program-program baru kedepannya. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya Rakerda ini," ujar Gede Indra yang juga Direktur TUK Asta Learning Center Putu Gede Indra, SH., 

Dewa Putu Suyasa selaku Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Abujapi Bali mengatakan Rakerda BPD Abujapi Bali 2024 dilaksanakan sebagai wujud keseriusan memajukan Abujapi Bali. Kedepannya bisnis Satpam, dinilai semakin berat dirasakan terutama menyangkut fee manajemen. 

"Kelompok Kerja (Pojka) salah satunya menyangkut standarisasi fee. Kedua, alur kepengurusan izin KTA, hingga perusahaan atau asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang tidak jelas izinnya. Sedangkan, sekarang anggota Abujapi Bali ada 147 yang tercatat di sistem, baik BUJP perluasan dan BUJP lokal di Bali. Tercatat BUJP yang aktif ada 39, nah sisanya itu ke mana? Karena itu, ke depan kami akan membuka diri terhadap para BUJP untuk menyikapi persoalan tersebut," bebernya, diiyakan Sekjen Abujabi/Direktur LSP Satpam Abujapi Anak Agung Gede Suryawisesa.

Diterangkannya, lewat Rakerda 2024, ada dibahas standarisasi fee manajemen. Termasuk juga soal temuan BUJP bodong dipersilahkan  diungkapkan lewat grup Abujapi, yang mana akan diberikan teguran, termasuk menyangkut KTA, dan perizinannya. Belakangan baru dua BUJP bodong yang ditemukan.

"Standarisasi manajemen fee yang memang ada main sikut-sikutan, bahkan bisa sampai 0 persen. Ke depan akan ada standarisasi fee dari pusat, mencapai 10%. Kadangkala juga mengenai masalah seragam Satpam, akan dikoordinasikan lagi. Lewat Rakerda ini kita membuka diri, kalau ada pelanggaran BUJP bodong akan ditegur sesuai aturan berlaku," tegasnya.

H. Novembriono selaku Wakil Ketua Umum 2 BPP Abujapi menambahkan bahwa minimal setahun sekali dilakukan Rakerda, yang kali ini temanya sesuai pusat untuk Indonesia Maju. 

"Saya berharap semuanya dapat berjalan sesuai AD/ART. Banyak program Abujapi yang sedang berjalan, termasuk bantuan untuk Musda akan dibantu pusat. Tinggal mengajukan, dan pencairan dananya setelah Musda digelar. Potensi BPD Abujapi Bali menjadi yang favorit ke depan," ucapnya.

Sementara itu, DirBinmas Polda Bali Kombes Pol. Arsdo Ever P. Simatupang, S.IK., SH., menerangkan Rakerda BPD Abujapi sangat baik digelar untuk mengetahui masalah di tingkat bawah, termasuk solusi baru untuk kemajuan organisasi dan anggotanya.

"Setiap peluang yang harus diperbaiki agar menemukan solusi dan perbaikan lewat hasil evaluasi. Selamat mengikuti Rakerda Abujapi 2024, dan menghasilkan program kerja yang baik mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk dan kesuksesan untuk kita semua," tegasnya. 012