Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2, calon Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan calon Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa (Jaya-Wibawa) menjadikan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84.68 sebagai acuan debat, meski di lapangan masih banyak masyarakat Kota Denpasar yang belum masuk sejahtera.

Hal ini menjadi perdebatan dari Paslon nomor urut 1, calon Walikota Denpasar Gede Ngurah Ambara Putra dan calon Wakil Walikota Denpasar, I Nengah Yasa Adi Susanto (Paket ABDI). Sebab, angka-angka yang ditunjukkan, IPM 84.68, Pertumbuhan Ekonomi 2023 (5.6 persen), Persentase Penduduk Miskin 2023 (2.68 persen), Indeks Reformasi Birokrasi 2023 (85.53), Penilaian Kepatuhan Ombudsman RI 2023 (97,99 Zona Hijau), termasuk WTP 12 Kali Berturut-turut, bahkan Bapenda dan DPMPTSP berhasil memperoleh predikat WBK Tahun 2023. Faktanya persoalan-persoalan di lapangan warga Kota Denpasar, belum mendapatkan kelayakan secara ekonomi.

"Saya khawatir dengan pertumbuhan ekonomi, jadi Pak Walikota (Jaya Negara) sudah 5 Tahun menjabat Walikota, dan 10 Tahun menjabat Wakil Walikota, saya melihat adanya masalah sampah, kemacetan, dan keamanan, itu tidak terjadi begitu saja hari ini. Tentu melalui proses, apakah ini sudah dilakukan kajian?," tegas Ambara Putra, Sabtu (19/10) malam.

Tidak dipungkiri, lanjut Ngurah Ambara banyak wisatawan lokal dan mancanegara sangat kagum dengan Bali. Namun, sektor pariwisata di Denpasar kini masih perlu mendapatkan perhatian dana pusat, sehingga pariwisata Denpasar semakin maju berkualitas.

"Kalau kami diizinkan menjadi Walikota, tentu pertumbuhan sampah, kemacetan, perlu kita kaji lagi, dan kita aplikasikan dengan yang sudah pernah. Jadi nanti benar-benar masalah itu bisa selesai, tidak menjadi berlarut-larut. Apalagi sekarang sudah banyak alat-alat yang bisa menyelesaikan hal itu, sehingga kita tidak mengorbankan ekonomi masyarakat. Sebab, kita ketahui bersama Kota Denpasar sangat besar pendapatannya dari sektor pariwisata," tegasnya.

Ngurah Ambara menekankan dalam menyelesaikan permasalahan di Kota Denpasar dan Bali, tidak bisa hanya diselesaikan secara sepotong-sepotong. 

"Ya kita harus memiliki hubungan dengan Jakarta, sebab permasalahan yang ada saat ini tidak bisa diselesaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. Bali dan Denpasar, menjadi ikon di Indonesia harus membutuhkan bantuan dari pusat. Termasuk menuntaskan masalah sampah, kemacetan, dan lainnya," ucapnya.

Menurut Ngurah Ambara Bali ini seperti mutiara yang harus digosok, yang mana semua pihak ketahui pemerintah pusat membutuhkan devisa pariwisata. "Jelas ini membutuhkan kerja sama dengan pusat," bebernya.

Sementara itu, Calon Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan bahwa saat pertama menjabat Jaya-Wibawa mendapatkan situasi ekonomi Kota Denpasar yang dihadapi Covid-19.

"Bagaimana kita mampu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, dengan adanya kondisi permasalahan sampah, keamanan dan lainnya. Dalam penyampaian visi misi kami sangat jelas, capaian pembangunan kita terhadap pertumbuhan ekonomi. Saat kami masuk 2021 ketika Covid-19, pertumbuhan kita ada di -9,42. Artinya kita bekerja keras, bagaimana pariwisata agar bangkit kembali dan orang-orang mau ke Denpasar. Kami mengundang seluruh Walikota di Indonesia untuk meyakinkan pariwisata di Denpasar, khususnya di Sanur aman untuk dikunjungi. Kita lihat sekarang pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar, sudah 5,69," pungkasnya. 012