Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali sukses mengadakan debat untuk kali kedua, dengan menghadirkan Pasangan calon (Paslon) Cagub dan Cawagub Bali nomor urut 01 Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana, serta Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor 02 Wayan Koster dan Giri Prasta (Koster-Giri), Sabtu (9/11/2024) di Hotel Meru Sanur, Bali.

Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.TP., MP., mengatakan bahwa KPU Bali berkomitmen untuk memberikan edukasi politik ke masyarakat dengan memberikan informasi berbagai visi misi Paslon secara terbuka dan sejelas-jelasnya.

"Saya harap Paslon dapat mendetailkan lagi visi dan misi, sehingga masyarakat dapat mengetahui mau dibawa ke mana Bali ini. Masyarakat yang menonton live dapat melihat langsung dan mereka mendapatkan pendidikan politik. Ke depan Bali dapat menjadi contoh pendidikan politik bagi masyarakat seluruh dunia," ujarnya.

Melalui tagline KPU Bali 'Ngardi Bali Shanti lan Jagathita', mampu memberikan hasil terbaik untuk pesta demokrasi, sehingga masyarakat Bali dapat lebih bijaksana memilih calon pemimpinnya lima tahun ke depan.

"Semoga sesuai dengan tagline KPU Bali, 'Ngardi Bali Shanti lan Jagathita' dapat tercapai. Saya berharap kita semua saling menjaga Bali," tegasnya.

Pasangan calon (Paslon) Cagub dan Cawagub Bali nomor urut 01 Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana, dalam visi misinya menekankan peningkatan perhatian terhadap anggaran Pemprov Bali agar tidak sampai defisif dan Sumber Daya Manusia (SDM)

"Bali Dwipa Jaya Menuju Indonesia emas menjadi tagline kami, sehingga dalam tema debat kedua Menyikapi Dinamika Otonomi Daerah di Bali, kami menilai jika terjadi hubungan tidak harmonis antara pusat dan daerah tentu akan menyulitkan pembangunan. Jadi 'Satu Jalur' adalah sangat bermanfaat untuk Bali, di tengah kondisi fiskal yang tidak sehat," ujar De Gadjah yang juga Ketua DPD Gerindra Provinsi Bali ini.

De Gadjah di awal sambutannya menyinggung perihal di Tahun 2023 lalu, Bali pernah mengalami defisit sebesar Rp1,9 Triliun. Kondisi ini sangat disayangkan, karena Bali dominan pemasukan pendapatan daerahnya dari sektor pariwisata.

"De Gadjah juga menyoroti Bali yang mengalami defisit anggaran Rp1,9 triliun pada Tahun 2023 dan adanya utang yang harus dibayar termasuk cicilan utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp245 miliar per tahun," ungkapnya.

De Gadjah turut mengkritik upaya yang diambil oleh pemerintahan untuk mengatasi defisit ini, seperti peminjaman utang baru yang diajukan oleh Bank Pembangunan Daerah (PBD) Bali sebesar Rp842 miliar pada tahun 2024. Hal ini, menurutnya, sangat berbeda dengan kondisi yang ada pada masa kepemimpinan Gubernur periode 2008-2018 I Made Mangku Pastika, yang mewariskan surplus anggaran sebesar Rp1,1 triliun.

Dalam hal collaborative governance, De Gadjah menyatakan bahwa partisipasi pihak-pihak di luar pemerintahan, seperti sektor swasta, masyarakat, dan organisasi lainnya, harus dijaga dan dimaksimalkan. Hal ini penting agar seluruh pihak dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pembangunan Bali secara lebih inklusif.

Satu hal yang ditekankan oleh De Gadjah adalah pentingnya kesatuan visi dan misi dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Program Satu Jalur yang diusung Mulia-PAS mencerminkan semangat untuk mengintegrasikan pembangunan Bali dengan tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor 2 Wayan Koster dan Giri Prasta (Koster-Giri) memberikan sambutan visi misi dengan mengedepankan tagline Nangun Sat Kerthi Loka Bali Menuju Bali Era Baru Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana.

"Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di Bali mendapat dukungan pemerintah pusat. Seperti perlindungan kawasan suci Pura Besakih, Pembangunan Shortcut Singaraja-Mengwitani, Pembangunan Pelabuhan Sanur dan Bias Munjul. Sumber PAD Bali, terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sejak Tahun 2019-2023 stagnan dalam kisaran 4,6 Triliun, tidak meningkat karena berbagai kendala dan peraturan Perundang-undangan. Keterbatasan PAD membuat kendala pembangunan berbagai sektor, terutama infrastruktur jalan menjadi kurang progresif. Kami buat sumber PAD baru sesuai UU Provinsi Bali, salah satunya lewat pemungutan wisatawan asing, Bali Development Park, dan lainnya," tegasnya. 012