Ketua DPD Gerindra Bali Made Muliawan Arya, SE., MH., alias De Gadjah menunjukkan keseriusannya untuk memperkuat barisan di Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Bali, Jumat (24/5/2024) di Brass Cafe, Renon, Denpasar.

Hasilnya dituangkan ke dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani para ketua partai koalisi KIM plus NasDem di Provinsi Bali. Di hadiri oleh: Ketua DPD Gerindra Bali Made Muliawan Arya, SE., MH., alias De Gadjah; Ketua DPD Partai Golkar Bali Dr. I Nyoman Sugawa Korry, SE., MM., Ak.CA; Ketua DPD Partai Demokrat Bali I Made Mudarta, S.Sos; Ketua DPW PSI Bali I Nengah Yasa Adi Susanto, SH; dan Ketua DPW Nasdem Bali Julie Sutrisno Laiskodat.

"Pertama, sikap kami di KIM Provinsi Bali pada Pilkada Tahun 2024, secara ekuivalen atau kesepakatan DPP partai koalisi masing-masing untuk bergabung dalam koalisi politik yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI Terpilih Tahun 2024-2029. Para peserta rapat sepakat berkoalisi sebagai perpanjangan tangan koalisi di pusat dengan tujuan untuk mengawal setiap keputusan pemerintah pusat dapat tercapai dengan baik, melalui kebijaksanaan pemerintah daerah sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Bali," ujar De Gadjah.

Konsolidasi koalisi Pilkada Provinsi Bali 2024 digelar bersama para ketua-ketua partai di Bali, untuk membahas langkah progresif dan konkret mereka menuju Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang.

"Kedua, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang akan dicalonkan dan didukung oleh peserta rapat dalam pelaksanaan konstelasi Pilkada 2024 Provinsi Bali, adalah Pasangan Bakal Calon yang didukung oleh Bapak Presiden RI Jokowi dan Presiden Terpilih 2024-2029 Bapak Prabowo Subianto, yaitu pasangan Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E., M.Si., sebagai Bacalon Gubernur Bali dan Made Muliawan Arya, SE., MH., sebagai Bacalon Wakil Gubernur Bali," tegasnya.

Menurut De Gadjah, mengenai nama-nama disebutkan bilamana ada perubahan keputusan dari pusat, para partai-partai koalisi akan siap mendukung keputusan dari pusat.

"Ketiga, para peserta rapat juga sepakat hanya akan mencalonkan satu pasangan Bakal Calon, baik untuk Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota dalam Pilkada 2024 di Provinsi Bali. Peserta rapat sepakat untuk tidak mendukung Paslon di luar keputusan koalisi. Artinya, KIM sepakat untuk mencalonkan satu pasangan dan tidak mendukung pasangan di luar koalisi, ini juga sampai ke Kabupaten/Kota, disepakati linear, dari pusat DPP dan DPC," bebernya.

Sementara itu, De Gadjah disinggung mengenai komunikasi internal dengan Rai Mantra, ia menilai sudah sering dilakukan.

"Ya sudah, (respon) beliau kan sudah perintah dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Di mana beliau juga membutuhkah koalisi yang juga siap," tandasnya.

Ketua DPD Partai Golkar Bali Dr. I Nyoman Sugawa Korry, SE., MM., Ak.CA mengatakan apabila KIM Provinsi Bali sangat solid untuk menghadapi kontestasi Pilkada 2024.

"Ya kami sudah sepakat dari pimpinan partai di tingkat provinsi, bahwa koalisi ini berlaku linear baik untuk Bacalon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, hingga Walikota dan Wakil Walikota. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan kita yang wajib untuk ditindaklanjuti. Kami akan lakukan pembinaan dan sosialisasi lebih lanjut, lewat keputusan ini kita solid sekali ini. Kami optimis terhadap koalisi KIM yang didukung Pak Prabowo-Gibran ini," tegasnya.

Ketua DPW PSI Bali I Nengah Yasa Adi Susanto, SH., turut mengungkapkan rasa optimisnya terhadap KIM Provinsi Bali, di mana lewat MoU ini akan lebih memperkuat langkah konkret partai-partai di dalamnya.

"Ya kami sangat mendukung Koalisi Indonesia Maju ini dalam Pilkada 2024, tentu saja kita menjadi lebih komitmen dan kompak. MoU ini menghadirkan nama Bacagub dan Bacawagub Bali, sedangkan nama lainnya belum dimunculkan. Kami akan selalu optimis untuk KIM," ucap Jro Ong sapaan akrabnya.

Ketua DPD Partai Demokrat Bali I Made Mudarta, S.Sos., menegaskan bahwa hasil di level DPD Partai Demokrat Bali tetap akan meneruskan aspirasi di tingkat Kabupaten/Kota ke tingkat pusat.

"Jadi nanti finalnya ada di rekomendasi DPP. Tetap akan lihat lagi bagaimana hasil survei, dinamika, peta nasional, dan berbagai hal lainnya. DPP akan memperhatikan apa yang menjadi aspirasi di tingkat bawah," tegasnya. 012