Oleh Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, SE.,MM. (Dekan FEB Undiknas Denpasar)

Pada periode kedua kepemimpinan Gubernur Wayan Koster (+ Giri Prasta) yang dimulai pada 2025, Koster dihadapkan pada tantangan besar dan kesempatan luar biasa untuk memimpin Bali menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. Beberapa isu strategis yang dihadapi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, pengembangan pariwisata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. Di tengah upaya mempertahankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya, Koster juga harus menavigasi perubahan kebijakan pajak kendaraan bermotor (PKB), mengoptimalkan potensi wisata, serta merencanakan pembangunan infrastruktur yang dapat mendongkrak perekonomian Bali secara keseluruhan.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Koster pada periode keduanya adalah isu kebijakan alih kelola Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari provinsi ke kabupaten/kota Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU tersebut, terdapat ketentuan mengenai opsi pemungutan PKB oleh kabupaten/kota, yang dikenal sebagai opsi pajak daerah (opsen).Padahal kita tahu bahwa selama ini PKB memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Bali, yang digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan infrastruktur dan sosial. Sebagian besar dana yang berasal dari pajak kendaraan bermotor tersebut digunakan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah provinsi, seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Namun, dengan isu rencana pemerintah pusat yang akan menyerahkan pengelolaan PKB ke tingkat kabupaten/kota, Provinsi Bali berisiko kehilangan sebagian besar sumber pendapatan utama ini. 
Perubahan tersebut tentu menuntut Koster untuk mengatasi ketidakpastian finansial yang timbul dan mencari solusi agar pendapatan provinsi tetap terjaga. Salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lainnya yang lebih berkelanjutan dan tidak bergantung pada satu sektor pajak tertentu. Di periode pertama, Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Koster sebenarmnya sudah berfokus pada pengembangan pariwisata yang berbasis pada keberlanjutan dan kualitas, bukan hanya kuantitas. Dengan konsep pariwisata yang lebih ramah lingkungan dan budaya, Bali berpotensi menarik wisatawan lebih lama dan lebih banyak yang dapat menghasilkan pendapatan lebih tinggi bagi daerah.

Salah satu inisiatif besar yang diusung oleh Koster adalah pengembangan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung sebagai destinasi wisata baru. Klungkung, yang dikenal dengan warisan budaya yang kaya, dipilih untuk menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Bali yang lebih modern, namun tetap menghargai nilai-nilai tradisional. PKB direncanakan akan menjadi pusat kegiatan seni, budaya, dan pendidikan yang dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Pembangunan PKB di Klungkung juga bertujuan untuk memperkenalkan wisata budaya yang lebih mendalam, memberikan ruang bagi seni dan tradisi Bali untuk berkembang, dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Selain itu, PKB diperkirakan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Bali Timur, memperkuat sektor pariwisata yang lebih berkelanjutan, dan mendukung pelestarian budaya Bali yang semakin terancam oleh globalisasi.

Tidak hanya di Klungkung, Koster juga merencanakan pengembangan infrastruktur wisata baru di Bali Utara dengan adanya pembangunan Turyapada Tower, sebuah landmark yang diharapkan dapat menjadi destinasi wisata baru di kawasan tersebut. Bali Utara, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam hal pengembangan pariwisata, memiliki potensi alam yang luar biasa. Turyapada Tower akan menjadi ikon pariwisata baru yang dapat menarik wisatawan untuk menjelajahi wilayah Bali Utara yang lebih tenang dan alami. Pembangunan Turyapada Tower juga merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungan Bali pada destinasi wisata utama seperti Kuta, Canggu, Sanur dan Ubud, selain untuk mendiversifikasi sumber pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Dengan mengembangkan Bali Utara sebagai destinasi wisata, Koster berharap bisa menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Di bawah kepemimpinan Wayan Koster dan Giri Prasta, kesejahteraan masyarakat Bali diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan. Salah satu fokus utama Koster adalah pembangunan infrastruktur yang dapat mempercepat distribusi kesejahteraan, mengurangi kesenjangan antara daerah berkembang dan yang tertinggal, serta menciptakan lebih banyak peluang kerja. Program-program yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan UMKM dan penguatan sektor pertanian dan perikanan lokal, akan menjadi bagian penting dari kebijakan Koster dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata di periode kedua. Konsep pembanguna Bali ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ tentu akan diupayakan terimplentasi secara nyata. 
Dengan keberhasilan pengembangan sektor pariwisata, pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, masyarakat Bali diharapkan dapat menikmati peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, meskipun ada tantangan besar yang dihadapi dalam periode keduanya, Wayan Koster berpotensi membawa Bali menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. (***)