Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali mengembangkan potensi masa depan. Salah satunya  melalui Focus Group Discussion (FGD), dengan tema 'Mewujudkan Bali Era Baru Melalui Transformasi Ekonomi Kerthi Bali Menuju Indonesia Emas 2045”, Rabu (24/7/2024) di Aula Auditorium UID Bali Campus, KEK Kura Kura Bali.

Diterangkan Tantowi Yahya selaku Presiden Kampus United In Diversity (UID) Kura Kura Bali bahwa transformasi ekonomi Kerthi Bali menjadi penting di masa depan, memastikan KEK Kura Kura Bali yang dibangun pihak swasta, memiliki peran aktif untuk membangun ekonomi di masa mendatang.

FGD juga menyimak kontribusi dan hubungan antara KEK dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan di masa depan. "Selain RPJMD, juga terkait transformasi ekonomi Kerthi Bali menuju Indonesia Emas 2045," ujar Tantowi.

Amalia Adininggar Widyasanti, ST., M.Si., M.Eng., Ph.D., selaku Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan sedang dirancang Undang-undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

"Kami sedang menyelesaikan bersama Baleg DPR RI, mengenai Undang-Undang RPJPN untuk Tahun 2025-2045 dalam menuju Indonesia Emas. Agenda ini salah satunya dengan transformasi ekonomi Kerthi Bali, lalu KEK ini tidak terpisahkan dari peta jalan ekonomi Kerthi Bali dalam menuju Bali Era Baru. Hal ini bentuk kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam membangun budaya Bali dengan tujuan menjaga ekonomi Bali ke depan," ujarnya.

Amalia Adininggar menerangkan KEK Kura Kura Bali dipilih sebagai dukungan bagi ekonomi Bali. Selain itu, KEK diharapkan mampu membantu ekonomi masyarakat di sekitarnya. "Kami dorong menciptakan ekonomi kreatif, pariwisata berkelanjutan, hingga berdampak bagi eknomi masyarakat," terangnya.

Ditambahkan Amalia Adininggar, apabila transformasi ekonomi, tidak saja mengenai perekonomian, tapi ada transformasi sosial politik, tata kelola.

"Ya pembangunannya harus diterapkan di wilayah, lewat Kura Kura Bali ini sebagai inisiatif swasta, dibangun terkonsep dan mengantisipasi pembangunan di masa depan," katanya.

Selain KEK, ada juga pembangunan mencegah ketimpangan Bali Utara dan Selatan, pendidikan, penuntasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan lainnya.

Dr. Supratman Andi Agtas, SH., MH., selaku Anggota Komisi VI DPR RI dan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menerangkan ia sedang menyusun RPJPN untuk Tahun 2024-2045.

"Bappenas telah memberikan 7 koridor ekonomi di Indonesia, salah satunya di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di kawasan itu benar ada, seperti terkait transformasi ekonomi Kerthi Bali. Apa yang digaungkan ke pusat dan implementasinya di daerah benar ada. Dua KEK yang digagas, satu dari BUMN dan satunya dari swasta," kata anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini. 012