Kasak-khusus seputar alotnya pencarian hibah untuk masyarakat membuat lembaga dewan memanas. Apalagi, muncul opsi dari eksekutif bahwa pencarian hibah yang sudah disepakati dalam APBD Klungkung T/A 2023, dilakukan secara bertahap. Wakil Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru, menilai eksekutif sangat tidak profesional. Sebab, apa yang sudah disepakati dan tertuang di dalam APBD, sebagaimana hasil sidang paripurna penetapan APBD T/A 2023, pencariannya langsung kepada masyarakat.

Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan hal itu usai rapat dengan Komisi I DPRD Klungkung dan Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Klungkung, Ida Bagus Jumpung,  Jumat (12/5). Baru menilai eksekutif mengatur sendiri APBD seenaknya, dengan mengabaikan apa yang telah disepakati dengan lembaga dewan. Seharusnya ini tidak boleh terjadi, karena APBD itu dipertanggungjawabkan bersama. Jadi, apa yang telah disepakati dan ditetapkan di dalam APBD, semestinya itulah yang dijalankan.

“Saya tentu harus pertanyakan, kenapa hibah turunnya justru bertahap. Landasan aturannya apa?. APBD sudah disepakati dan diputuskan di dalam rapat paripurna, tidak bisa diutak-atik seenaknya, tanpa melakukan pembahasan lebih lanjut dengan dewan. Ini ada apa?,” sorot Wayan Baru.

APBD telah menjalani pembahasan, penetapan hingga diverifikasi oleh Pemprov Bali, hingga kemudian disetujui dan ditetapkan. Tetapi, setelah ditetapkan, pelaksanaannya justru berbeda dengan apa yang telah disepakati. Sehingga, dengan situasi ini, Baru pun menuding eksekutif telah mengkhianati lembaga dewan. Pihaknya tidak bisa menerima kalau pencarian hibah ini dilakukan bertahap oleh eksekutif. Keputusan paripurna tetaplah harus dihormati bersama, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

“Tidak ada situasi yang emergency. Semua berjalan sesuai tahapan, tetapi saat pelaksanaan, kenapa bisa berubah. Ini bukan untuk kepentingan kami di lembaga dewan. Hibah ini untuk masyarakat,” tegasnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Klungkung ini kembali memperingatkan eksekutif, jangan pernah mempermainkan lembaga dewan, dengan mengkhianati kesepakatan. Baru menegaskan, apapun yang terjadi, apapun yang sudah disepakati, pelaksanaannya harus sama. Kalaupun ada perubahan, tentu harus dilakukan dengan cara-cara formal, baik bersurat dengan lembaga dewan, sehingga komunikasi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif berjalan harmonis, agar pelaksanaan APBD sebesar-besarnya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

"Sesuai amanat Ketua Umum Prabowo Subianto, kebijakan-kebijakan yang merugikan dan mempersulit masyarakat akan kita lawan," tegas politikus Gerindra asal Nusa Penida. (*)