Pemkab Klungkung selalu gembar gembor mengenai kesuksesan pembangunan ekonomi dalam beragam kesempatan. Tetapi faktanya sangat jauh dari realita di lapangan. Lapangan kerja masih langka, angka pengangguran meningkat, bahkan 40 persen penduduk Klungkung masih berpendapatan rendah. Ini tergolong masih tinggi di Bali, dimana soal masyarakat berpenghasilan rendah, prestasi Klungkung menempati urutan ke 8 dari 9 kabupaten/kota di Bali.

Anggota DPRD Klungkung dari Fraksi Gerindra, Selasa (13/6) mengatakan dari sejumlah indikator itu, dapat dicermati bahwa ada yang keliru dalam eksekusi program Bupati Klungkung di bidang ekonomi dalam lima tahun terakhir. Semestinya, melihat fakta-fakta yang ada, eksekutif mau mengakui dan mendiskusikannya dengan berbagai pihak, seperti legislatif. Tetapi, rapat-rapat terkait dengan itu jarang dilakukan, karena eksekutif yang terlalu percaya diri dengan eksekusi program yang dinilai tidak efektif, namun dominan hanya mengejar pencitraan.

"Mari kita bongkar data, kalau mau jujur masih banyak yang 'merah' raportnya di Klungkung. Tidak hanya penduduk berpendapatan rendah masih tinggi, angka pengangguran terbuka juga naik. Eksekutif selalu bicara titik ungkit ekonomi Klungkung, tetapi daya ungkit tidak ada. Untuk melakukannya hanya sekadar bicaranya saja, eksekusi jajarannya sudah lesu. Ujung-ujungnya masyarakat gak merasakan manfaat apa-apa," sorot politisi Gerindra Desa Paksebali, Kecamatan Dawan ini. 

Dia mengatakan pengangguran terbuka dalam lima tahun terakhir mengalami  peningkatan dari 1.517 pada tahun 2018, kini malah naik menjadi 2.262 pada tahun 2022. Sehingga pengagum sosok panutan Prabowo Subianto ini, menilai sepertinya program yamg dilaksanakan selama ini, belum punya daya ungkit yang mumpuni untuk menekan berbagai masalah di bidang ekonomi. Belum lagi kalau bicara inflasi tinggi dan dampaknya yang terus berkepanjangan.

"Ini perlu ada evalusi secara menyeluruh terhadap program yang sudah dilaksanakan oleh kepala daerah dan jajarannya. Pembangunan di bidang ekonomi selama lima tahun terakhir ini, termasuk gagal total," tegasnya. 

Pihaknya harus mengungkapkan fakta-fakta ini, agar dapat diketahui oleh publik sebagai bahan untuk bersikap atas situasi riil yang ada. Apa yang disampaikan Gung Sayang, secara detail sudah tertulis dalam LKPJ Bupati Klungkung Tahun 2022 yang disusun oleh pihak eksekutif dan disampaikan kepada lembaga dewan. Sebagaimana amanat dari Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto, pengawasan yang bertanggung jawab harus dilakukan kadernya di seluruh Indonesia, untuk sepenuhnya agar mampu memberi manfaat kepada masyarakat. 

Maka, Gung Sayang mengungkapkan ini sebagai bahan renungan kepada semua pihak, bahwa menjadi kepala daerah tidak semudah yang dibayangkan. Namun, program-program kepala daerah kepada masyarakat harus benar-benar berdampak nyata kepada masyarakat. Bukan sekadar gembar-gembor keberhasilan yang tidak berbasis data dan fakta. (*)