Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) didorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, agar mampu bersaing sekaligus berkontribusi terhadap ekonomi Bali.

Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu mengatakan sinergi OJK dan industri perbankan berdampak pada kinerja perbankan di Bali.

"Jadi tercermin dari beberapa indikator, yaitu kecukupan modal masih di atas threshold dan likuiditas masih terjaga, sehingga hal ini berperan mendukung pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,43 persen (yoy) pada Triwulan III 2024,” ujar Kristrianti, di sela-sela kegiatan Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS Wilayah Bali Semester II Tahun 2024 di Denpasar, Rabu (11/12/2024).

Menurut Kristrianti, OJK Provinsi Bali terus memperhatikan dinamika yang terjadi di industri BPR dan BPRS di wilayah Bali, seperti adanya kendala dalam penjualan objek Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). 

Hal tersebut disebabkan antara lain karena penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang belum optimal, teknik penilaian agunan yang belum memadai, serta ada penurunan nilai pasar akibat turunnya daya beli atau perubahan minat masyarakat.   

“OJK Provinsi Bali terus mendorong peningkatan pemahaman pengurus/pegawai BPR dan BPRS di Bali secara intens melalui capacity building, termasuk berkolaborasi Perbarindo Bali, Deutsche Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation (DSIK) Indonesia, serta Asian Development Bank (ADB)," tegasnya.

Kegiatan dihadiri pengurus dari BPR dan BPRS di Bali tersebut dirangkaikan dengan capacity building berbagai topik tentang Penilaian Agunan di BPR yang disampaikan oleh Ketua DPD Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Bali Nusra Anak Agung Putu Arshana Diputra; Optimalisasi Peran Pengawasan Internal dalam Penerapan Anti Fraud yang disampaikan Senior Advisor for Banking and MSME/Regional Coordinator for Indonesia & Philippines (DSIK) Michael Kuehl; serta Pemaparan Evaluasi Kinerja dan Isu Strategis Pengawasan BPR dan BPRS oleh Direktur Pengawasan LJK Ananda R. Mooy. 

Sementara itu, Ketua DPD Perbarindo Bali I Ketut Komplit menambahkan tantangan dan harapannya bagi perkembangan BPR dan BPRS di Bali.

“BPR dan BPRS di Bali mengalami tantangan regulasi dan bisnis. Kinerja BPR dan BPR di Bali Tahun 2024 dinilai dalam kondisi baik, dan pada 2025 mendatang diharapkan dapat lebih meningkatkan internalisasi kondisi bank terkait Good Corporate Governance, Manajemen risiko, Compliance dan Integritas, agar ke depannya BPR memiliki daya saing, kuat dan tumbuh berkelanjutan,” ucapnya.

Ditegaskan Ketua Forum PSP BPR Bali I Gusti Agung Rai Wirajaya bahwa tantangan BPR dan BPRS adalah persaingan dengan lembaga keuangan lainnya di Bali, seperti Bank Umum yang memberikan Kredit Usaha Rakyat. (KUR) dengan suku bunga rendah, Lembaga Perkreditan rakyat (LPD) dan Koperasi. "Diharapkan BPR dan BPRS lebih optimal dalam mengelola usahanya dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku," tegasnya. 012