Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Bali, justru menarik simpati para perwakilan partai-partai peserta Pemilu, Rabu (8/11/2023) di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar.

Apel ini terpusat di Lapangan Silang Monas, Jakarta, dengan dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., serta diikuti juga oleh seluruh Kodam se-Indonesia.

Sayangnya, dua partai tidak ikut dalam proses penandatanganan deklarasi damai di Bali, yaitu: Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sedangkan partai-partai lainnya hadir menandatangani deklarasi damai seperti: PKB, Gerindra, Partai Garuda, PDIP, PAN, Golkar, PBB, Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Buruh, PSI, Partai Gelora Indonesia, Partai Perindo, PKS, PKN, Partai Ummat.

Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani mengatakan ketidakhadiran perwakilan Partai Hanura dan PPP pun tidak diketahui Bawaslu Bali, namun ia menyakini partai terkait telah menyampaikan alasannya ke panitia Kodam IX/Udayana.

"Itu (peserta Parpol tidak hadir-red) kami tidak menanyakan, karena penyelenggaranya dari Kodam. Mungkin beliau-beliau sudah menyampaikan alasanya kepada pihak penyelenggara," tegasnya.

Ariyani hanya berharap ke depan dalam momentum Pemilu 2024, anggota TNI dan ASN dapat saling menjaga netralitasnya secara bijaksana.

"Netralitas TNI juga kami lakukan sosialisasi, termasuk netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di 9 Kabupaten Kota, sudah kami lakukan," katanya.

Mengenai penyelenggaraan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Bali dari Kodam IX/Udayana, Bawaslu sangat apresiasi sekali karena proses Pemilu 2024 ini adalah milik bersama seluruh masyarakat di tanah air.

"Bagaimana kita mewujudkan Pemilu 2024 ini, supaya dapat berjalan aman dan damai. Kalau kampanye Pemilu 2024, kita menunggu tanggal 28 November 2023. Sekarang masih masih masa sosialisasi. Sedangkan, Bawaslu sendiri sedang mengidentifikasi kerawanan-kerawanan di tahapan kampanye. Bawaslu mencegah kerawanan di tahapan kampanye adalah dengan melakukan sosialisasi dengan stakeholder, Parpol, tokoh adat dan lainnya," ucapnya.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Harfendi, S.I.P., M.Sc., yang diwawancarai terakhir wartawan usai gelaran acara menekankan bahwa jajarannya baru saja selesai melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu Damai 2024. Digelar pimpinan di Jakarta dan di beberapa daerah, hingga di setiap Korem. 

"Kami melaporkan kepada Bapak Kasad, bahwa satuan yang berada di jajaran Kodam IX/Udayana telah siap-siap untuk mengamankan Pemilu 2024, tentunya bersama rekan-rekan kepolisian, KPU, Bawaslu, dan lainnya. Kami siap menyukseskan Pemilu 2024," ucapnya.

Menurut Mayjen TNI Harfendi, jajaran TNI-Polri, masyarakat, tokoh adat dan sebagainya saling memperkuat komunikasi dan sinergitas untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kami juga memohon bantuan kepada seluruh masyarakat. Sebab, tidak cukup hanya kita saja yang menyukseskan Pemilu, tetapi semua komponen bangsa ini. Mau dari komponen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah daerah, polisi, hingga kalangan mahasiswa. Semuanya harus kita bekerja sama untuk menyukseskan Pemilu 2024," bebernya.

Sedangkan untuk pemanfaatan Alutsista tetap berfungsi ke depan, namun tidak dikerahkan serentak, tetapi tetap sesuai peruntukannya.

"Pengerahannya (Alutsista) kita lihat peranan kita dulu sebagai apa. Di saat kita membantu peranan kepolisian sebagai apa, maka Alutsista itu dikerahkan. Jadi Alutsista tersebut bukan hanya senjata saja, tetapi juga kendaraan, motor, bis, truk, dan lainnya," terangnya.

Mengenai kondisi Bali, Mayjen TNI Harfendi menilai masih dalam kategori aman terkendali. Ia menilai pengamanan tetap menjadi prioritas bersama, hingga menjelang digelarnya Pemilu 2024.

"Kondisi di Bali sejauh ini, saya tanya Pak Pj. Gubernur, Pak Kapolda, masih terpantau baik dan lancar. Himbauan kita terhadap masyarakat mari kita sukseskan Pemilu 2024 ini, di mana Pemilu ini adalah 'Konflik yang Legal', tapi bukan berarti kita berkonflik terus. Ini adalah proses demokrasi dan harus dapat kita lalui," tegasnya. 012