Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali membentuk Satuan Tugas (Satgas) dalam upaya melakukan tata kelola kepariwisataan dan menjaga kultur budaya di Bali.

Dibentuknya Satgas yang berada di bawah pengawasan Dispar Bali ini, mencermati fenomena yang marak perihal sektor pariwisata dan keberadaan wisatawan mancanegara (Wisman) selama berwisata di Bali.

"Salah satunya terkait orang asing, sebab pemberitaannya kan cukup luar biasa ya dan ini menjadi atensi pimpinan untuk bagaimana kita mengarahkan pariwisata ke depan menjadi pariwisata yang berkualitas," kata Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun, Selasa (7/3/2023).

Tjok Pemayun segera akan merapatkan kembali mengenai peranan Satgas di lapangan, sehingga dapat lebih memantapkan tugas masing-masing. 

"Besok (Rabu) kami akan rapatkan, Satgas itu sesuai arahan dan ditambahkan dari sisi tugas-tugasnya, karena kemarin kami buat masih umum. Supaya tidak ada Satgas ini tumpang tindih dengan tim-tim yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, seperti contoh tim untuk Wisman sudah ada di Kesbangpol, Tenaga Kerja Asing ada Disnaker, terkait keimigrasian ada di Kemenkum HAM," terangnya.

Ia menambahkan setelah dilakukan pemantapan tugas, Satgas di Maret 2023 ini sudah siap menjalankan tugas, di mana semua unsur dapat dilibatkan termasuk komponen di sektor pariwisata, asosiasi, dan lainnya.

"Secara umum Satgas akan melihat tata kelola kepariwisataan, budaya Bali, tidak hanya Wisman, tetapi juga komponen pengelola pariwisata dalam melaksanakan komitmen dan ikrarnya (15 Ikrar-red). Baik seperti: bagaimana hotel melaksanakan surat edaran memakai pakaian adat, busana endek, termasuk pengelolaan sampah, dan sebagainya," paparnya.

Soal Wisman yang melancong dan membuat onar di Bali, karena banyak di antaranya datang dari negara Rusia. Hal itu dinilai tidak sepenuhnya seperti itu oleh Tjok Pemayun.

"Ada, tapi tidak semua sepenuhnya seperti itu. Jadi kita sadari hampir 2,5 Tahun Bali tidak dikunjungi (Pandemi Covid-19), lalu 2,5 Tahun turis mandek di rumahnya. Begitu dibuka keran pariwisata seperti ramai (membludak ingin liburan-red). Nah, tentu kita harus mengatur semuanya itu, karena aturan dan regulasinya sudah jelas, wisatawan berbuat apa di Bali, mereka harus mengikuti aturan lokal di Bali dan juga aturan nasional," tegasnya.

Satgas akan bergerak secara humanis, di mana saling menguatkan dan bekerja sama menjaga tata kelola pariwisata Bali untuk lebih baik kedepannya.

"Pariwisata ini kan dinamikanya cepat sekali ya. Salah satu yang ramai soal plat kendaraan, tentu saya sudah berkoordinasi dengan Polda Bali. Tim kepolisian sudah bergerak, nah seperti itu kita akan lakukan Satgas. Kita rangkul semua, termasuk dengan pemerintah Kabupaten/Kota. Tentu kita tidak bisa bekerja sendiri, sebab pariwisata itu multi sektor yang harus kita organisasi rapi dengan tidak mengurangi arti Bali sebagai destinasi dunia," demikian tutupnya. 

Untuk diketahui, pemerintah telah mendukung dengan menerbitkan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali; dan Pergub Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali. Sejatinya aturan-aturan pemerintah telah mendukung sektor pariwisata Bali.

"Kami mendukung dan mengapresiasi dibentuknya Satgas gabungan ini. Kita menuju pariwisata Bali yang bermartabat, berkualitas, dan bermanfaat untuk kita semua. Maka itu, sangat perlu aturan-aturan ini ditegakkan (Perda dan Pergub). Nah siapa yang menegakkan? Ya kalau mengurus pariwisata kan tidak bisa parsial. Mari kita bersama-sama berkolaborasi, maka dibentuklah Satgas," pungkas I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya Ketua PHRI Badung dan juga menjabat Wakil Ketua PHRI Bali ini.

Rai Suryawijaya juga menambahkan WNA jangan sampai mengambil pekerjaan warga lokal yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat, apalagi seperti sampai berani menyewakan motor dengan rekannya sesama WNA dengan harga murah. 

"Sekarang ada fenomena terjadi, beberapa tamu Rusia dan Ukraina membuat ulah yang kurang pas dengan budaya kita, nah ini harus kita tertibkan, ini momentum yang bagus. Kenapa mereka banyak datang, khususnya ke Asia Tenggara? Ke Thailand dan Bali, Bali menjadi tempat favorit bagi mereka, sekaligus untuk menghindari konflik di negara mereka, termasuk menghindari wajib militer 18 tahun. Nah mereka di Bali, jangan sampai mengambil pekerjaan warga lokal, ini perlu ditertibkan," tegasnya. 012