Diskusi publik bertema 'Bali Bebas Masalah Sampah: Realistis atau Utopis?' digelar Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Bali, dengan sukses dan lancar, Selasa (25/2/2025) di Inna Bali Heritage Hotel, Denpasar.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan sampah di Bali, JMSI secara serius menggelar diskusi publik ini dengan narasumber yang kredibel.

Diskusi publik menghadirkan Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster sebagai keynote speaker. Adapun narasumber panelnya, yakni Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bali I Made Rentin, Wakil Dekan I Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana I Gede Hendrawan, dan Ketua Yayasan Bumi Kita I Wayan Askara. Selain itu, dimoderatori oleh Bidang Hukum JMSI Bali, I Putu Wiradana.

Ketua JMSI Bali, I Nyoman Adi Irawan mengatakan bahwa JMSI mempunyai komitmen untuk membangun kehidupan secara demokratis dan berorientasi membangun, sekaligus berkontribusi mengatasi isu sosial di masyarakat.

"Atas dasar itulah diskusi publik ini kami selenggarakan sebagai salah satu perwujudan komitmen kami dalam mendorong penyelesaian problematika sosial, khususnya masalah sampah di Bali," kata Adi.

Pihaknya menambahkan diskusi ini dapat menggali persepsi publik terhadap pengelolaan sampah serta menggugah kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam penanganan sampah.

"Penanganan masalah sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi harus menjadi agenda bagi setiap individu masyarakat Bali," ucapnya.

Ketua Dewan Pembina JMSI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace, menilai apabila persoalan sampah telah menjadi momok serius bagi Bali, di mana yang menggantungkan pariwisata sebagai ujung tombak pendapatan daerah.

"Tentu ini juga menjadi persoalan bagi pendapatan kita di Bali," terang Wakil Gubernur Bali 2018-2023 di dalam sambutannya.

Diungkapkan Cok Ace bahwa sangat penting ada regulasi yang mengatur pengelolaan sampah dan perlunya sosialisasi secara masif hingga tingkat hulu. Selain itu, ada perlu konsistensi edukasi terhadap generasi muda di Bali.

"Kita harus serius menangani masalah ini. Pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu, seperti di rumah tangga dan sekolah. Jika penanganan dari hulu berjalan baik, maka masalah di hilir akan lebih mudah ditangani," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster mengatakan pentingnya peranan desa adat dalam mengelola sampah di Bali. Secara khusus, ia meminta agar bendesa atau pejabat desa memiliki visi dalam menangani permasalahan sampah.

Ia menilai desa memiliki peran strategis dalam menjaga kebersihan lingkungan, sejalan dengan konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menekankan keseimbangan alam dan budaya.

Tanpa kepemimpinan desa yang memiliki visi jelas dalam pengelolaan sampah, upaya besar pemerintah dalam menciptakan Bali yang bersih dan sehat akan sulit terwujud.

“Kalau desa tidak bisa menangani sampahnya sendiri, lantas mau berharap siapa? Pemerintah sudah menyediakan regulasi, bantuan, dan edukasi. Sekarang, tinggal bagaimana kepala desa dan bendesa adat mau bergerak atau tidak,” ucap istri Gubernur Bali periode 2025-2030.

Ditegaskan Putri Koster bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar urusan pemerintah provinsi atau kabupaten, tetapi harus dimulai dari desa. Ia turut meminta agar program pengelolaan sampah berbasis sumber dioptimalkan, termasuk pengolahan mandiri di desa sebelum berakhir di tempat pembuangan akhir.

“Kalau pemimpin desa tidak peduli, jangan salahkan kalau desanya kotor dan lingkungan tercemar,” bebernya.

Pernyataan Putri Koster ini menjadi tamparan bagi kepala desa dan bendesa adat yang masih mengabaikan isu sampah. Apalagi, dengan adanya regulasi dan program bantuan dari pemerintah, sudah tidak ada alasan bagi desa untuk membiarkan permasalahan sampah terus berlarut-larut.

Kedepannya masyarakat diingatkan untuk lebih cerdas dalam memilih pemimpin yang benar-benar peduli pada lingkungan, bukan sekadar janji kosong saat kampanye.

“Mulai sekarang, tanyakan ke calon kepala desa, apa rencana mereka dalam mengelola sampah. Kalau tidak bisa jawab, cari yang lain! Jangan pilih kepala desa yang tidak mampu mengelola sampah di desanya sendiri,” terang Putri Koster.

Diskusi publik dari JMSI ini diharapkan menjadi momentum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mencari solusi konkret terhadap masalah sampah di Bali. 012