Target Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 2025 adalah 5,75%

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 dalam rangka Penyampaian Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, digelar Senin (30/9/2024) di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali.

Pimpinan rapat Paripurna, Dewa Made Mahayadnya atau Dewa Jack membuka rapat dengan mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan Tahun 2024, terhadap segenap anggota dewan serta undangan.

"Rapat ini dihadiri 39 anggota dewan. Rapat mengenai Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 akan disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan didukung kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah. Tentunya akan mendukung kemajuan perekonomian daerah dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi di daerah," kata Dewa Jack.

Pj. Gubernur Bali SM. Mahendra Jaya menerangkan dalam Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 bahwa target pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 adalah 5,75%, laju inflasi untuk terjaga dikisaran 2,5% ± 1%, tingkat kemiskinan ditargetkan 4%, serta tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 2,31%.

"Target-target makro tersebut, serta target sektoral lainnya, diupayakan akan terwujud melalui pelaksanaan program-program prioritas daerah yang benar-benar berpihak kepada
masyarakat, dan juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025," ujarnya.

Menurut Mahendra Jaya bahwa gambaran umum RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut: Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 4,8 triliun lebih, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 3,5 triliun lebih, yang meliputi: 1. Pajak daerah, sebesar Rp 2,6 triliun lebih; 2. Retribusi daerah, sebesar Rp 335 miliar lebih; 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sebesar Rp 193 miliar lebih; dan 4. Lain-lain PAD yang sah, sebesar Rp 363 miliar lebih.

"Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp 1,3 triliun lebih, yang merupakan pendapatan transfer pemerintah pusat, belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan insentif fiskal, yang memang belum diproyeksikan dari pemerintah pusat. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah, direncanakan sebesar Rp 5,7 miliar lebih, yang merupakan pendapatan hibah," bebernya.

Ditambahkan Mahendra Jaya, apabila Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 5,5 triliun lebih, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 4,2 triliun lebih, meliputi: 1. Belanja Pegawai, sebesar Rp 2,3 triliun lebih; 2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp 1,2 triliun lebih; 3. Belanja Subsidi, sebesar Rp 5 miliar lebih; 4. Belanja Hibah, sebesar Rp 682 miliar lebih; dan 5. Belanja Bantuan Sosial, sebesar Rp 150 juta.

Belanja modal direncanakan sebesar Rp 446 miliar lebih, meliputi: 1. Belanja Modal Tanah, sebesar 3 miliar lebih; 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, sebesar Rp 96 miliar lebih; 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, sebesar Rp 258 miliar lebih; 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, sebesar Rp 86 miliar lebih; 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, sebesar Rp 2 miliar lebih; dan 6. Belanja Modal Aset Lainnya, sebesar Rp 180 juta lebih. Belanja Tidak Terduga, direncanakan sebesar Rp 50 miliar.

Lanjut Mahendra Jaya, Belanja Transfer, sebesar Rp 775 miliar lebih, meliputi: 1. Belanja Bagi Hasil, sebesar Rp 581 miliar
lebih; dan 2. Belanja Bantuan Keuangan, sebesar Rp 194
miliar lebih. Dari pendapatan dan belanja yang diproyeksikan pada RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 tersebut, direncanakan defisit anggaran, sebesar Rp 691 miliar lebih, atau 14,17%. Defisit ini akan dibiayai dari Pembiayaan Netto. Penerimaan pembiayaan daerah, Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 1 triliun lebih, yang bersumber dari perkiraan SiLPA Tahun 2024.

"Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah, direncanakan sebesar Rp 401 miliar lebih, untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, sebesar Rp 243 miliar lebih, dan penyertaan modal, sebesar Rp 158 miliar," tandasnya. 012