Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Denpasar, Nyoman Wiwiek Yuliadewi menekankan kemudahan dan kualitas layanan program JKN kepada masyarakat.

"Kami melakukan perbaikan kualitas layanan terhadap peserta dalam perwujudan layanan yang mudah, cepat, dan setara," ucapnya, Kamis (15/6/2023).

Kemudahan dimaksud sebagai bentuk mudah mengakses layanan kesehatan, termasuk tentang proses administrasinya.

Lalu cepat, menandakan prosesnya tidak terlalu lama, dan setara artinya tidak ada perbedaan layanan fasilitas kesehatan.

"Diketahui cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Denpasar meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan telah mencapai 1.644.680 jiwa dari total penduduk 1.646.998 jiwa atau sebesar 99.86%," tegas Wiwiek Yuliadewi.

Kemudian diperkirakan 6.350 jiwa atau sekitar 0,39 persen yang belum terlindungi JKN. Hal ini terinci sebanyak 244.871 jiwa merupakan penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN, kemudian 449.431 jiwa PBI APBD, lalu Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 611.866 jiwa. Selain itu, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) ada 298.579 jiwa dan bukan pekerja (BP) 39.933 jiwa.

Salah satunya, BPJS Kesehatan Denpasar menekankan bahwa uji coba layanan kelas rawat inap standar (KRIS) akan dilakukan rumah sakit vertikal, khususnya yang di bawah naungan Kementerian Kesehatan RI.

"Salah satunya adalah ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Ngoerah (Sanglah-red)," tegas Wiwiek.

Sebelum dimulai tentu akan ditinjau mengenai kesiapannya ke RSUP Prof. Ngoerah. Hal itu ternyata masih menunggu regulasi rumah sakit terkait. Sampai saat ini, BPJS Kesehatan Cabang Denpasar mewadahi ketentuan di wilayah; Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, dan Badung dengan rincian 43 rumah sakit milik pemerintah dan swasta yang tersedia kini.

"Untuk regulasinya kami masih menunggu, kalau rumah sakit sudah siap, kami pun belum berani memasukan berapa karena regulasi belum ada," tandasnya. 012​​​​​