Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bali, berkembang pesat dengan berbagai branding dan promosi di masyarakat. Pengelolaan UMKM dengan lisensi Standar Nasional Indonesia (SNI) akan semakin menguatkan sudut pandang konsumen, khusunya dalam memilih produk untuk dibeli.

Gde Sumarjaya Linggih selaku anggota DPR RI Komisi VI dari Partai Golkar, memandang keberadaan UMKM makin tumbuh pesat di masyarakat. Hal ini seiring perubahan cara menjual masyarakat, tidak hanya lewat toko tetapi memanfaatkan cara jual online. Dampaknya, pasar jangkauan produk UMKM menjadi lebih luas. Namun demikian, produk yang dijual harus berkualitas, layanan cepat, sehingga konsumen merasa terlayani dengan baik.

"Pertama, kita ketahui bahwa pemula Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bali dan pemula usaha, mereka terkendala di permodalan, pemasaran. Maka lewat permodalan asing Madani ini akan menambah modal tanpa jaminan dengan tanggung renteng, kepada para pemula. Saya juga ajak produksi agar legal lewat Badan Standardisasi Nasional (BSN). Mereka agar bisa mendaftarkan produknya, sehingga memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), dan juga memperoleh Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini penting semua untuk meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat dalam membeli produk ber-SNI," ujar Demer sapaan akrabnya, dalam momentum acara Seminar Badan Standarisasi Nasional, bersama BPC HIPMI Badung, dengan tajuk 'Sosialisasi Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian bagi UMKM', Jumat (8/11/2024) di Hotel Made Bali, Badung.

Demer mengungkapkan dalam mempertemukan pelaku UMKM yang sudah memiliki produk, ada persoalan di permodalan. Di sini ia mengajak Bank Mandiri dalam upaya menjembatani permodalan pelaku UMKM.

"Banyak pelaku UMKM yang sudah mulai berusaha, produknya laris, mereka perlu biaya untuk menambah modal. Beda dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu harus minimal dua tahun usahanya. Namun, ini UMKM yang perlu modal lagi karena produknya laris dibantu lewat Bank Mandiri. Maka itu, lewat seminar ini bisa muncul pelaku UMKM baru, sehingga masyarakat Bali tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Pertumbuhan ini akan kita tingkatkan lewat pelatihan-pelatihan lagi. Apalagi dengan adanya OSS setiap orang dapat memiliki NIB," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPC Himpi Badung I Made Agus Hermanta menegaskan bahwa pertemuan dengan tajuk Sosialisasi Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian bagi UMKM, adalah memberikan pengalaman sekaligus bertukar pikiran pelaku UMKM.

"Tentunya pertemuan ini bermanfaat untuk UMKM Badung, sehingga BPC Hipmi Badung dapat lebih menjembatani UMKM dan BSN. Mereka dapat mengetahui untuk mensertifikasi produk dan jasanya, sehingga dapat bersaing di pasaran. Masalah ditemukan adalah permodalan ya, tentu nanti akan dicarikan jalan keluarnya, termasuk soal pemasarannya. Kami di sini menghadirkan Tokopedia, agar mereka bisa memasarkan produknya secara digital," tegasnya.

Ditambahkan Agus Hermanta bahwa kedatangan UMKM ini akan menjadi tonggak untuk mereka dapat melakukan sertifikasi BSN.

"Kami membuka jalan UMKM bertemu dengan BSN supaya mampu segera mensertifikasikan produknya. Memang sebelumnya saat COVID-19 banyak UMKM yang fokus kepada pemasaran, sekarang kami coba ajak untuk sertifikasi termasuk jika ada kendala administrasi di dalamnya untuk dapat diselesaikan," tandasnya. 012