Pelaksanaan terhadap Kick-off dan sosialisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Daerah di Provinsi Bali, dilakukan Bank Indonesia (BI) dan Pemprov Bali, Selasa (25/7/2023). 

Hal ini sebagai upaya percepatan digitalisasi di tingkat daerah, di mana Kick-off dan sosialisasi tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, seluruh Kepala Daerah se-Bali, Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra, Direktur Utama BPD Bali, serta perwakilan dari OPD se-Bali. 

Melalui kesempatan tersebut pula, dilakukan proses uji coba KKI BPD Bali, baik dengan menggunakan kanal QRIS atau instrumen kartu fisik. 

Menurut Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja bahwa terkait kick-off KKI di Provinsi Bali sebagai wujud nyata percepatan dan perluasan digitalisasi (P2DD).

"Jadi implementasi KKI adalah inovasi dalam belanja daerah yang menjadi ciri khas Bali untuk selalu berinovasi pada digitalisasi daerah," katanya.

Ditegaskan Anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya bahwa dia menyambut baik implementasi KKI di Bali. 

Hal dimaksud merupakan suatu bentuk aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI), khususnya pada aspek sistem pembayaran. 

"Mengenai kehadiran KKI dalam belanja daerah Pemerintah Daerah di Bali, akan meningkatkan efisiensi biaya transaksi karena proses setelmen KKI dilakukan di Indonesia," ucapnya.

Sebagai tindak lanjut, Gubernur Bali dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Bali DR. I Wayan Serinah, S.Sos, M.Si., menginstruksikan agar Pemda yang belum memiliki Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD/KKI) untuk segera menerbitkannya. 

Kedepannya Perkada akan sebagai payung hukum dalam mengimplementasikan KKI di lingkungan Pemda di Bali. 

"Maka untuk saat ini terdapat 7 dari 10 Pemda di Bali yang telah menerbitkan Perkada tentang KKPD," ungkap Wayan Serinah.

Implementasi KKI berbasis QRIS juga telah berjalan dan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Tabanan. 

Dari itu pula, BPD Bali menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) pertama di Indonesia yang meluncurkan KKI secara mandiri setelah mendapatkan persetujuan pada 21 Desember 2022. 

Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma menuturkan BPD Bali akan menyiapkan sistem KKI yang terintegrasi, baik dengan SIPD maupun SIMDA untuk proses penyelesaian transaksi KKI. 

"BPD Bali juga sedang mempersiapkan dokumen untuk keperluan perizinan KKI fisik," tutupnya. 012