Rencana kepala daerah untuk mengganti Kadisdukcapil Klungkung tak berjalan mulus. Nyatanya sampai sekarang hasil assessment pusat tak kunjung turun. Wakil Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru menilai kebijakan dalam politik birokrasi ini terkesan dipaksakan dan sarat ditunggangi kepentingan politik. Maka, dia menyarankan untuk tak melanjutkannya, apalagi di tengah tahapan Pemilu Serentak 2024, dimana peran Disdukcapil sangat penting dalam pengelolaan data pemilih.

Politisi Partai Gerindra ini menilai selama ini Kadisdukcapil Klungkung sudah bekerja dengan baik. Tidak ada lagi masalah layanan administrasi kependudukan. Bahkan pelayanan berjalan lebih cepat dan inisiatif. Hal itu sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya administrasi kependudukan, Disdukcapil Klungkung dibawah kepemimpinan I Komang Dharma Suyasa dinilai kreatif dan inovatif dalam memberi layanan akta kelahiran dan kematian langsung kepada orangnya. 

"Dari awal saya sudah soroti masalah ini. Ngapain buru-buru mutasi Kadisdukcapil? Padahal OPD lain banyak pimpinannya sudah pensiun. Kenapa tidak yang kosong ini diisi dulu. OPD yang kosong ini justru lebih urgen. Makanya dari awal saya berani katakan, assessment tiga pejabat untuk mengisi posisi Kadisdukcapil yang masih aktif, sangat berbau politis. Tidak didasari atas pemikiran yang jernih dan pengelolaan birokrasi yang bertanggungjawab," tegas Baru, saat dihubungi Minggu 23 Juli 2023.

Baru mengaku kecurigaannya itu kian nyata, ketika berhembus informasi dari Komisi ASN yang melakukan assessment, bahwa tiga pejabat yang berebut kursi Kadisdukcapil dinilai tidak layak. Dia pun mengaku prihatin melihat pengelolaan birokrasi diujung pemerintahan daerah saat ini, kian kehilangan fokus dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional. "Jika sudah dasarnya politis, maka uji kompetensi di daerah, hanyalah sandiwara saja. Tidak diukur berdasarkan kemampuannya. Pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat. Ini yang kita tidak mau," tegasnya. 

Sebagaimana informasi yang beredar di media massa, sejak seleksi ini dibuka, informasinya ada tiga kepala dinas yang mengikuti seleksi untuk menempati posisi Kepala Disdukcapil. Mereka antara lain, Ida Bagus Jumpung (Kepala Dinas Kebudayaan), Ketut Suadnyana (Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan) dan I Wayan Suteja (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Pengendalian Penduduk). Siapa yang terpilih dari ketiganya itu, hingga kini belum diketahui.  Padahal, proses assessment sudah berjalan sejak April 2023.

Baru berharap ke depan budaya memilih kepala dinas seperti ini dapat ditinggalkan. Namun, tetap harus mengikuti aturan main yang ada, sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga terbangun tata kelola birokrasi berbasis kemampuan, bukan tipuan, dengan mengakal-akali aturan hanya untuk mengisi ambisi dan dendam pribadi yang sifatnya personal, bukan kepentingan publik yang lebih luas. (*)