Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung menyelenggarakan kegiatan High Level Meeting (HLM) di Rumah Jabatan Wakil Bupati Badung. 

HLM kali ini dipimpin oleh Wakil Bupati Badung dan dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, pimpinan dan perwakilan OPD terkait serta camat se-Kabupaten Badung, Selasa (26/9/2023).

Digelar pula simbolis penyerahan sertifikat Nominasi TPID Kab/Kota Berprestasi Kawasan Jawa-Bali, dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali kepada Pemkab Badung. 

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, mengapresiasi Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Perum Bulog Kanwil Bali, Badan Pusat Statistik (BPS), serta OPD terkait atas dukungan diberikan. Ke depan TPID Kabupaten Badung kembali menjadi nominasi TPID Kab/Kota Berprestasi Kawasan Jawa-Bali. 

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Rakornas Pengendalian Inflasi, tanggal 31 Agustus 2023, Suiasa mendorong supaya penyerapan APBD dapat dilakukan efektif, khususnya pengendalian inflasi. Selain itu, perbaikan saluran irigasi juga perlu mendapatkan perhatian," ujar Suiasa.

Ditambahkan Suiasa bahwa para Camat perlu hadir dalam rapat TPID dan turun langsung menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga inflasi.

"Lebih dari itu, Tahun 2024 mendatang Kabupaten Badung akan menjadi Kota Inflasi yang dihitung dan diumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) setiap bulan," tambahnya.

Maka itu, sebagai daerah yang menjadi pusat sebagian besar pariwisata di Bali, Suiasa menilai Badung perlu lebih seksama menjaga keseimbangan supply dan demand bahan pangan agar tidak memicu terjadinya inflasi. 

"Guna menjaga inflasi dan menjamin ketersediaan bahan pangan pokok ke seluruh wilayah, keterlibatan BUMDes di 46 desa di Kabupaten Badung juga perlu ditingkatkan. Diharapkan Perumda dapat segera menjalin kerja sama dengan BUMDes," terangnya.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BInProvinsi Bali, G. A. Diah Utari menerangkan atas masih tingginya inflasi yang mendorong tetap tingginya suku bunga kebijakan moneter di negara maju, terutama Federal Funds Rate AS yang mengakibatkan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. 

"Ketidakpastian pasar keuangan global mengakibatkan tekanan aliran modal keluar dan  pelemahan nilai tukar di negara berkembang termasuk di Indonesia," katanya.

Diah Utari menegaskan BI berupaya menjaga stabilitas nilai tukar agar tekanan inflasi yang bersumber dari imported inflation dapat dimininalisir. 

Disinggung Diah Utara bahwa ada beberapa faktor yang perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan angka inflasi ke depan, yaitu harga beras yang masih terus menunjukkan peningkatan serta kenaikan harga BBM non subsidi per 1 September 2023. 

Ia menyampaikan beberapa rekomendasi, antara lain: 1. Kabupaten Badung perlu mempersiapkan diri sebagai kota IHK mulai 2024; 2. Penerapan program closed loop yang menerapkan kemitraan agribisnis dari hulu ke hilir agar tercipta efisiensi yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melibatkan Perumda setempat; 3. Meningkatkan penyaluran SPHP melalui peningkatan jumlah Toko Pangan Kita (TPK) atau warung penyalur SPHP lainnya; 4. Penguatan peran Perumda setempat sebagai offtaker produk pangan; 5. Meningkatkan frekuensi operasi pasar; serta 6. Meningkatkan efektivitas kerja sama antar daerah, di antaranya dalam penggunaan sarana penyimpanan produk hortikultura, seperti Controlled Atmosphere Storage (CAS). 012