Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, menilai data pemilihan untuk Pemilu 2024 dinilai jauh lebih 'bersih' dari pemilihan sebelumnya. Sayangnya, untuk persiapan kebutuhan tenaga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) masih banyak dibutuhkan untuk memenuhi target kesiapan, sebelum digelar pencoblosan, Rabu, 14 Februari 204 mendatang.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbaru dirilis KPU Provinsi Bali mencapai 3.269.516 orang, dengan rincian Pemilih laki-laki 1.617.276 dan Pemilih perempuan 1.652.240, dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12.809.

Melalui jumlah pemilih mencapai 3,2 Juta orang, tentu dibutuhkan petugas KPPS yang handal. Namun, KPU Bali masih berupaya mencari masyarakat yang mau sebagai petugas KPPS.

"KPPS masih banyak yang kurang. Kalau sebelumnya Tahun 2020, itu kan ada Covid-19 di mana masyarakat kita banyak yang di rumah. Sekarang karena sektor pariwisata kembali bangkit, ini menjadi kurang animo masyarakat," ujar Lidartawan, dalam Media Gathering dengan wartawan, Selasa (19/12/2023).

Menurut Lidartawan, langkah signifikan telah dilakukan dengan melibatkan komponen terkait untuk meningkatkan animo masyarakat mendaftar sebagai petugas KPPS.

"Kami sudah berupaya melakukan pengumuman, kalau ada lagi tidak terpenuhi kuota kita. Maka kita akan melakukan perpanjangan waktu pendaftaran, dengan Karang Taruna, STT, Guru-guru, teman-teman di Kampus, dan lainnya. Kalau sampai tidak ada, kami akan minta bantuan ke masyarakat di desa-desa," katanya.

Tidak dipungkiri kebutuhan petugas KPPS di Bali sangat banyak. Selain KPPS di dalamnya akan ada kebutuhan lain, yakni petugas keamanan Linmas untuk membantu mengamankan teknis pemungutan suara di masing-masing TPS masyarakat.

"KPPS itu kami membutuhkan 7x12.809=89.663. Belum lagi dibutuhkan Linmas untuk mengamankan KPPS, jika Linmasnya kurang maka Pecalangnya bisa di SK-kan oleh Kepala Desa. Sebelumnya (KPPS) kita minta masyarakat untuk mendaftar, karena belum banyak makanya sekarang kita jemput bola. Sedangkan, terhadap seseorang yang sudah masuk Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) atau tim kampanye, tidak bisa. Karena SIPOL adalah orang yang meloloskan calon kemarin. Khawatir jika ada dua orang SIPOL di dalam KPPS, dapat menuntut KPPS tidak legal dan lain-lainnya," paparnya.

Sementara itu, diawal pemaparannya Lidartawan turut menyampaikan tahapan Pemilu, kampanye sedang berjalan. Beberapa surat pemberitahuan kampanye sudah KPU Provinsi Bali terima. Termasuk semua Partai Politik, mulai berkonsultasi ke KPU mengenai bagaimana mereka membuat laporan dana kampanye. Selain itu, memutakhirkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu Tahun 2024 untuk data pemilih pindahan, sehingga apa yang menjadi keinginan KPU Provinsi Bali, seluruh masyarakat dapat difasilitasi.

"Terakhir kami melakukan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta pengadaan logistiknya. Sampai hari ini (Selasa) pengadaan logistik, bilik kotak suara, tinta, sudah aman di lapangan. Sudah juga dipilah-pilah per Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kotak suara tidak kita rakit diawal, sebab dikhawatirkan terjadi kelebaban tinggi membuat kotaknya tidak bagus. Termasuk surat suara, karena kita mencetak dekat, akhir bulan ini diperkirakan sudah sampai di kami," tegasnya

Lidartawan dengan semakin dekat Pemilu 2024, berharap kerja sama para wartawan dari berbagai media untuk mempublikasikan informasi ke masyarakat.

"Saya berharap peranan media dapat membantu kita, target kita supaya tanpa gugatan di MK," tandasnya. 012