Pemberdayaan kaum perempuan di sektor informal menjadi sorotan pemerintah, khususnya dalam akses mendapatkan permodalan. Masing-masing pasangan calon pemimpin di Kota Denpasar, akan berupaya memperhatikan kaum perempuan untuk lebih maju UMKM-nya dan memiliki daya tahan ekonomi jangka panjang.

Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2, I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE., dan I Kadek Agus Arya Wibawa, SE., MM., mencermati masalah ekonomi dialami kaum perempuan di Kota Denpasar, mereka sering kali terpinggirkan karena belum dapat memaksimalkan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikelola, sehingga perlu kehadiran pemerintah untuk memberikan arah ke depannya.

"Kami akan menyelesaikannya (kaum marginal) lewat misi kita yang pertama adalah memberikan kemakmuran untuk masyarakat Kota Denpasar dengan memberikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Sektor UMKM di Kota Denpasar dari sektor perempuan, kami akan melakukan program-program yang sudah kita laksanakan, seperti sekolah pasar yang menyasar pedagang pasar, dengan memberikan edukasi cara berdagang, edukasi kebersihan, hingga akses permodalan," ujar Paslon Wakil Walikota Denpasar nomor urut 2, Kadek Arya Wibawa, Rabu (6/11) dalam debat terbuka kedua.

Perhatian terhadap kaum marginal lainnya di Kota Denpasar, dirasa masih terus dioptimal berjalan. Maka ke depan, kaum marginal yang membutuhkan permodalan UMKM, dapat memanfaatkan program kerja sama Pemkot Denpasar bersama BPD Bali.

"Astungkare, Denpasar sebagai pemegang saham terbesar di BPD Bali, di mana Bapak Walikota sudah berkoordinasi dengan BPD Bali, bagaimana untuk UMKM kita di Kota Denpasar akan difasilitasi kredit tanpa agunan sampai nilai Rp100 Juta, dengan bunga 3 persen. Seandainya dibutuhkan lebih modal, kami sebagai pemegang saham Jamkrida, dari 100 persen nasabah Jamkrida itu 60 persennya adalah nasabah UMKM Kota Denpasar," imbuhnya.

Sementara itu, Paslon Walikota/Wakil Walikota Denpasar Nomor Urut 1, Gede Ngurah Ambara Putra, SH., dan I Nengah Yasa Adi Susanto, SH., MH., justru lebih banyak menelisik keberadaan toko-toko modern di Kota Denpasar yang menjamur, sehingga muncul pasar baru yang membuat UMKM dikelola kaum marginal tersisih perlahan-lahan. Pelaku UMKM meski dibantu modal dan pelatihan digitalisasi, mereka kalah saing dengan toko modern. Hal ini berdampak terhadap ekonomi pelaku UMKM, hingga ke persoalan rumah tangga.

"Indeks Pemberdayaan Gender Kota Denpasar 69,22, itu masih kalah dengan Tabanan 78. Kita lihat persaingan UMKM di Kota Denpasar sulit, karena banyaknya toko-toko modern yang jaraknya sangat berdekatan sekali. Walau pun kita memberikan modal mereka, itu tetap membuat mereka kalah saing. Inilah betapa pentingnya tata kelola toko modern.  Jangan sampai masuk ke jalan-jalan kota. Diharapkan itu hanya membantu atau mendukung pariwisata kita, cukup di areal/badan provinsi saja," katanya.

Ngurah Ambara menyakini sangat penting meregulasi aturan, sebab UMKM Kota Denpasar secara nyata berhadapan dengan 'Gajah', mereka UMKM yang diberikan modal atau edukasi digitalisasi sangat sulit melawan toko modern.

"Jelas di sini aturan toko modern harus bisa dievaluasi untuk dapat bersinergi. Kalau tidak bisa bersinergi, kita kedepankan UMKM itu sendiri supaya mereka bisa maju. Tidak dipungkiri banyak perceraian terjadi di Kota Denpasar, akibat masalah ekonomi. Bahkan, setiap hari ada 3 angka perceraian. Hal ini harus kita perbaiki di Kota Denpasar. Regulasi persaingan ini harus perbaiki," tegasnya. 012