Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali gelar Pemilu Expo, disaksikan meriah dan terbuka oleh masyarakat umum Bali yang ingin melihat langsung paparan visi misi Calon Legislatif (Caleg) Dapil Provinsi Bali, Minggu (24/12/2023).

I Nengah Yasa Adi Susanto, SH., MH., selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bali, salah satunya tampil dengan kemeja merah dan kacamata hitam, mengungkapkan PSI konsisten dengan tagline Partai Anti Korupsi dan Partai Anti Toleransi. 

Salah satunya program PSI, jika tembus ke Senayan adalah terkait kesehatan: BPJS Gratis dan tentang Korupsi, yang mana PSI mendukung UU Perampasan Aset.

Apakah mungkin mengenai program BPJS Gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia? Adi Susanto tegaskan program dimaksud benar dan diyakini dapat terwujud. 

BPJS Gratis dengan landasan hukum UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagai implementasi konstitusi, Pasal 28 H Ayat 3, dan Pasal 43 Ayat 2 UUD 1945, di mana memberikan jaminan kesehatan sebagai seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh akses kesehatan gratis.

"Tapi, sayangnya belum seluruh rakyat Indonesia yang mendapatkan layanan BPJS gratis atau layanan kesehatan yang mestinya mereka dapatkan," ujar Jro Ong, selaku Caleg DPRD Bali Dapil Kota Denpasar ini.

Ia menilai Kartu Indonesia Sehat (KIS) belum maksimal dijalankan. Pemicunya salah satunya karena buruknya pendataan terhadap masyarakat yang mestinya memperoleh mendapat BPJS Gratis, mereka justru tidak mendapatkan.

"Jika PSI berada di Senayan, kami akan memperjuangkan agar BPJS ini digratiskan ke seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak ada namanya program kepesertaan. Uangnya bagaimana? Saya pastikan ada. Klaim data Tahun 2022, BPJS kita yang dibayarkan sekitar Rp113 Triliun. Lalu yang dibayarkan pemerintah itu Rp62 Triliun, sedangkan dari kepesertaan Rp51 Triliun. Jadi negara hanya butuh Rp51 Triliun untuk meng-cover masyarakat. Uangnya sudah ada, kalau diamati dari PPn dan PPnBM sejak Tahun 2022 sudah ditingkatkan, dari 10% menjadi 11%. PPn sudah kita bayar setiap kita lakukan transaksi di minimarket dll, sehingga PPn sudah jadi hak kita. Apalagi PPnBM, data 2022 pendapatan negara mencapai Rp860 Triliun. Sehingga dananya sudah ada," tegasnya.

Namun, saat ini Jro Ong menambahkan apakah anggota DPR ke depan mau tidak melakukan hal dimaksud.

"Kalau PSI ada di sana, PSI akan lakukan yang terbaik dan memperjuangkan BPJS Gratis ini," imbuhnya.

Selanjutnya, terkait UU Perampasan Aset bahwa PSI akan konsisten memperjuangkannya, sehingga seluruh aset koruptor bisa disita ke depan.

"Termasuk jika bro n sis sayang dengan Pak Jokowi, jangan lupa pilih PSI di Pemilu 2024 nanti. Coblos PSI, kita sudah punya kader di seluruh DPRD Kabupaten/Kota se-Bali dan RI," tandasnya. 012