Rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi dibahas kembali dalam rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPR RI), di Wisma Bima 2 Jalan Raya Kuta No. 295 Tuban, Kabupaten Badung, Rabu (11/10/2023).

Rapat pembahasan perkembangan pengusahaan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi merupakan salah satu agenda penting dalam rangka pengembangan infrastruktur jalan tol Bali di masa depan.

Sejumlah pejabat hadir di dalam rapat, termasuk inisiator sekaligus Gubernur Bali Dr. Ir. Wayan Koster, MM., periode Tahun 2018-2023; sekaligus dihadiri Triono Junoasmono selaku Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR; Sony Sulaksono Wibowo selaku anggota badan pengatur jalan tol Kemen PUPR, dan undangan lainnya.

Mengenai rencana proyek pengusahaan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, diutarakan Triono Junoasmono bahwa hasil rapat bersama terkait pembebasan lahan dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) apabila rencana Jalan Tol Gilimanuk Mengwi akan dilanjutkan.

"Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi tetap dilanjutkan, meski ada tersendat di Tahun lalu (2022), tetapi melihat progres yang ada kami akan segera melakukan pelelangan untuk pengadaan pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Mengwi. Ditargetkan pada November 2023 ini dapat dilakukan pelelangan yang baru," ujar Triono.

Proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dengan kurang lebih sepanjang 96,21 Kilometer sebagai bagian atas program pemerintah atau dikenal sebagai proyek strategis nasional. Maka ke depan atas pengadaan lahannya akan dibiayai Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

"Sebab, proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi ini masuk ke dalam proyek strategis nasional. Direncanakan saat telah disetujuinya dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, di mana targetnya di awal Tahun 2024. Yang jelas untuk rencana pelelangannya paling lambat pada November 2023, penandatanganan kontrak Juli 2024, dan kemudian sudah dapat mengerjakan kontruksi. Sedangkan, anggarannya secara pararel dilaksanakan di awal Tahun 2024. Lahannya dari pusat dan pembangunan fisiknya dari badan usaha atau investor. Perkiraan biayanya sekitar Rp7-8 Triliun," beber Triono.

Dijelaskan Wayan Koster bahwa atas rencana pembangunan proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, ia akui memiliki tanggung jawab moral sehingga berupaya melakukan penuntasan pengerjaan jalan tol untuk kepentingan jangka panjang masyarakat ke depan.

"Saya punya tanggung jawab besar dan moral, karena yang merintis ini adalah saya. Saat menjadi Gubernur, ketika ada wacana jalan tol saya respon, saya mengusulkan kepada Pak Menteri PUPR dan beliau menyetujui, sehingga bisa diprogramkan oleh Pak Menteri PUPR. Prosesnya masih berjalan tahapannya, mulai dari penetapan lokasi, pengukuran lahan, dan lain-lainnya. Sebelumnya, juga sudah dilakukan Groundbreaking di lahan milik Pemprov Bali," jelas Koster, sekaligus mantan Anggota
DPR RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menegaskan melalui rencana terdekat pada November 2023 akan dilakukan lelang untuk investasi. Estimasi target akan rampung di Tahun 2025 ke depan.

"Di dalam perjalanan ada perubahan kontraktur yang bergabung dalam konsorsium, sehingga ada proses lagi di internal perusahaan. Sehingga, tertunda pengerjaannya dan sekarang diulang Kementerian PUPR untuk mendapatkan mitra kerja yang lebih solid. Maka sesuai rencana pada November 2023 sudah mulai lelang, ini bukan lelang biasa, tetapi lelang untuk investasi," tegasnya.

Ditambahkan Koster, soal pemrakarsa jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, tidak hanya lagi dari badan usaha swasta, tetapi dari pemerintah.

"Yang ada kemajuan adalah, pemrakarsa bukan lagi dari Badan Usaha, tetapi berasal dari Pemerintah. Nah, karena sekarang Pemerintah sebagai memrakarsa, maka Pemerintah yang bertanggung jawab soal pemerataan barang dan jasa, oleh karenanya kepastian soal pembebasan lahan terjamin dari APBN melalui LMAN," imbuh Koster.

Koster tetap berkomunikasi dengan Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, termasuk mengenai rencana pembangunan dan perkembangan jalan Tol Gilimanuk-Mengwi.

"Saya sudah sampaikan ke Pak Pj. Gubernur Bali, bahwa apapun juga ini adalah pekerjaan yang besar. Tanggung jawabnya mesti tidak formal, tetap saya siap. Apalagi saya maju lagi," tegasnya.

"Ke depan akan ada pertemuan lanjutan, di mana saya akan kumpulkan Perbekel semua, baik dari Jembrana, Tabanan, dan Badung. Saat tahapannya sudah lebih maju dari Kementerian PUPR, sehingga informais ke masyarakat menjadi lebih signifikan. Saya akan kumpulkan di Gedung Mario Tabanan, untuk menyampaikan kepada Kepala Desa yang wilayahnya dilintasi Tol Gilimanuk-Mengwi," tegas Koster.

Sony Sulaksono Wibowo selaku anggota Badan Pengatur Jalan Tol Kemen PUPR menerangkan apabila badan usaha yang sebelumnya gagal untuk memenuhi janjinya, termasuk pembebasan lahan, sehingga badan usaha terkait kami eliminasi. Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dengan kurang lebih sepanjang 96,21 Km, akan dibagi menjadi tiga sesi pembagunan, tetapi akan dilihat lagi skenario dari mana titik pembangunannya.

"Maka, karena ini Tol Gilimanuk-Mengwi sudah menjadi target pemerintah sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), kita tetap lanjutkan. Kami ulang lagi dari awal, termasuk proses pelelangan dengan skenario berbeda. Sebelumnya, semua di-handle oleh badan usaha, sekarang untuk tanah akan dibiayai oleh pemerintah, lalu kontruksi oleh badan usaha. Terkait sesi pembangunan akan dibagi tiga, kemungkinan pula pembangunannya (termasuk pembebasan lahan) dimulai dari Mengwi, tetapi ke depan akan dilihat lagi skenario dari mana yang lebih menguntungkan," tandasnya. 012