Tumbuhnya pariwisata di Kawasan Nusa Penida, tidak diimbangi dengan kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban usaha akomodasi pariwisata. Banyak usaha seperti itu tumbuh liar tanpa ada kontrol tindakan tegas dari aparat pemerintah. Risikonya adalah pembangunan kian tak terkendali, kemudian kebocoran PAD hingga puluhan miliar juga tak mampu ditangani.  Anggota DPRD Klungkung dari Partai Gerindra, Komang Suantara, menuntut pertanggungjawaban Bupati Klungkung atas kegagalan ini. 

Dia melihat situasi ini kian tak terkendali, karena adanya pembiaran dari eksekutif. Padahal, pengurusan izin seperti itu sudah jauh dipermudah. Namun, eksekutif tak mau jemput bola, untuk menutup lobang kebocoran bertahun-tahun yang sangat pantastis. "Sampai sekarang kami tidak melihat ada langkah nyata dari bupati mengatasi persoalan. Padahal, PAD sudah jauh tergerus sejak covid-19. Sekarang sejauh mana bupati mampu mengatasi masalah ini?," sorot Anggota Komisi II DPRD Klungkung ini, Rabu 5 April 2023.

Suantara menegaskan, dia sebagai kader Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto ini, sangat konsisten mengawal perbaikan tata kelola Nusa Penida, khususnya dari banyaknya usaha bodong di Nusa Penida. Bupati jangan tutup mata dengan peliknya masalah ini. Dia harus mampu membentuk tim kerja yang bertanggung jawab dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, untuk mengatasi masalah ini dengan tegas dan tuntas. "Bupati punya Sat Pol PP kerjaannya cuman mampu merobek baliho saja. Bangunan bodong terus menjamur dibiarkan saja, PAD kita tergerus puluhan miliar, mana tanggung jawab bupati?," tegas kader andalan Partai Gerindra ini. 

Bahkan, politisi yang populer dipanggil Mang Otal ini, siap turun bersama ekselutif khususnya bupati, agar sama-sama melek dengan situasi di lapangan. Persoalan ini sudah semakin serius, dan tak bisa diselesaikan dengan teriak-teriak tanpa tindakan tegas. Eksekutif dan legislatif harus mampu bergandengan tangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban perda yang sudah disepakati bersama kepada masyarakat. Bahkan, Suantara tak sungkan menuntut bupati untuk membuka masalah ini dengan gamblang, berapa pendapatan yang hilang dari kelalaian ini.

"Kami sebagai anggota dewan punya tanggung jawab moral kepada rakyat, atas situasi ini. Kapanpun kami diminta duduk dan tuntaskan masalah ini, kami siap. Mari kita hitung berapa kita dirugikan karena situasi ini, dan melakukan langkah nyata penyelesaiannya. Itu yang kami harapkan. Jangan dibiarkan terus menerus seperti ini, seolah pemerintah ada kepentingan tertentu, karena memilih melakukan pembiaran. Kita harus melakukan langkah nyata, agar mampu memberi manfaat kepada rakyat, sebagaimana amanah yang selalu diingatkan oleh Ketua Umum kami, bapak Prabowo Subianto," harap Suantara.

Dia mendesak, segera petakan seluruh akomodasi pariwisata yang ada di seluruh Klungkung, khususnya Nusa Penida. Cek secara langsung berapa yang berizin dan bodong. Usaha yang bodong berikan tindakan tegas, diarahkan mengurus izin, atau lakukan tindakan tegas tutup seluruh aktivitas operasionalnya. Eksekutif, harus memiliki keberanian dari sekarang, dari pada sama sekali tidak melakukan apa-apa. (*)