Banyaknya proyek infrastruktur yang pengerjaannya bermasalah, memantik reaksi keras dari kalangan dewan. Mulai dari proyek jalan, hingga gedung-gedung pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti rumah sakit. 

Situasi ini jelas berpotensi menimbulkan kerugian negara dan sangat mengecewakan masyarakat. Anggota DPRD Klungkung Wayan Suarta pun beraksi terkait persoalan ini, dan menuntut aparat penegak hukum (APH) untuk turun tangan. Jangan justru tutup mata, seperti seolah-olah tidak tahu persoalan serius di sekitarnya.

Dia menyampaikan sejumlah proyek bermasalah itu, seperti pengerjaan sejumlah ruas jalan di Nusa Penida, dimana pengerjaannya tidak sesuai perencanaan. Ini sudah berulang kali menjadi keluhan publik setempat, karena proyek-proyek ini tidak bertahan lama. 

“Ada juga proyek rabat beton, tidak dikerjakan sesuai perencanaan. Coba cek yang benar itu di Nusa Penida. Saya prihatin melihat realisasi pengerjaan fisik seperti itu. Sebaiknya APH turun cek sendiri, seret para oknumnya ke dalam proses hukum, karena sudah mengingkari kepercayaan yang diberikan pemerintah daerah,” kata Politisi Partai Gerindra ini, Senin 22 Mei 2023.

Demikian juga proyek gedung seperti di RSUD Klungkung. Dalam sidak dewan belum lama ini, dia sangat prihatin melihat realisasi proyek ini. Dampaknya sudah amat merugikan masyarakat, karena gedung-gedung itu bocor di banyak titik dan selalu menimbulkan banjir di ruangan, hingga ke selasar rumah sakit. 

Proyek gedung yang baru saja selesai tahun lalu, dapat dilihat faktanya bahwa benar-benar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya para rekanan yang terlibat langsung dalam pengerjaan proyek infrastruktur, tidak pernah belajar tentang kualitas hasil akhir. Maka, wajib dilakukan langkah-langkah agar dapat menimbulkan efek jera.

“Makanya aparat penegakan hukum harus melakukan penyelidikan, sebagai salah satu fungsi pengawasan pengerjaan proyek fisik di Klungkung ini. Agar setiap tahun kualitasnya semakin baik, bukan justru sebaliknya. Negara rugi ngasih anggaran, masyarakat juga kecewa hasil akhirnya bocor dimana-mana,” sorot Suarta.

Menurutnya, situasi ini juga tidak terlepas dari kontrol yang lemah dari kepala daerah. Semestinya, kalau pihak rekanan maupun konsultannya sudah tidak bekerja secara profesional, kepala daerah harus mengambil sikap tegas. Jangan justru sebaliknya, dipelihara terus-terusan, sehingga proyek infrastruktur setiap tahun selalu hasil akhirnya seperti ini. 

Salah satu sikap tegas itu, pihak rekanan atau konsultan bisa langsung di blacklist dari daftar rekan kerja pemerintah daerah. Karena masih banyak rekanan dan konsultan yang bisa bekerja lebih baik.

Suarta berkewajiban mengingatkan hal ini, agar ada suatu proses dalam pengerjaan proyek fisik yang setiap tahun kualitas semakin baik dan bermanfaat maksimal untuk masyarakat. Jika tidak demikian, maka selamanya hal-hal seperti ini akan berulang setiap tahun. 

“Berpegang teguh kepada kebenaran seperti yang disampaikan Ketum Gerindra Prabowo Subianto ketegasan seorang kepala daerah dilihat dari caranya mengatasi persoalan.  realita yang ada, saya sendiri cermati tidak ada proses yang membaik dari tahun ke tahun,” pungkasnya. (*)