Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Regional Bali Periode Desember 2023, menunjukkan secara umum kinerja APBN di Provinsi Bali Sangat Baik. Pendapatan Negara tumbuh Positif sebesar 31,21%. Belanja Negara sedikit mengalami kontraksi sebesar -3,34%.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho mengatakan kinerja pendapatan APBN ditinjau dari penerimaan dalam negeri mengalami kenaikan sebesar 31,21% (YoY) secara umum disebabkan oleh telah dibukanya kembali Bali sebagai destinasi wisata.

"Penerimaan perpajakan mengalami peningkatan 29,11% (YoY) didorong meningkatnya wajib pajak yang melakukan kegiatan perekonomian di bidang ekspor-impor, meningkatnya pertumbuhan penerimaan dari penjualan benda materai dan peningkatan penerimaan dari bunga penagihan PPh dan PPN, serta meningkatnya produksi MMEA dalam negeri di Provinsi Bali. Kemudian PNBP mengalami peningkatan 37,79% (YoY) adanya peningkatan pendapatan visa, izin keimigrasian, serta layanan kesehatan dan pendidikan," ujar Teguh, dalam jumpa pers di Denpasar, Selasa (22/1/2024).

Menurut Teguh kinerja belanja APBN mengenai belanja K/L mengalami kontraksi sebesar 7,03% (YoY). Kontraksi ini terjadi karena adanya penurunan pagu di Tahun 2023 sehingga realisasi di Tahun 2023 lebih kecil. Penurunan pagu paling signifikan, yaitu pada komponen Belanja Modal (Tahun 2022 terdapat alokasi untuk Pembangunan Bendungan Tamblang dan tahun awal Pembangunan Bendungan Sidan Tahap II (MYC), sedangkan di Tahun 2023 Pembangunan Bendungan Sidan Tahap II terdapat kendala dalam pekerjaan timbunan sehingga terdapat pengalihan sebagian pagu ke Tahun 2024, sementara alokasi Bendungan Tamblang Tahun 2023 hanya untuk pemeliharaan.

"TKD mengalami peningkatan sebesar 0,64% (YoY) disebabkan peningkatan kepatuhan penyaluran syarat salur pada DAU dan DAK Non-fisik, telah tersalurnya sluruh Dana Desa oleh Pemda.

Kemudian secara umum, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Bali sudah sangat baik yaitu mencapai 96,15%. Kinerja belanja TKDD juga telah mencapai 99,10%," tegasnya.

Hal penting lainnya pemerintah daerah dapat segera melakukan eksekusi belanja yang sudah ditetapkan dan tetap berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Ke depan diharapkan pemerintah daerah yang sudah membuat perencanaan melalui APBN untuk merealisasikan dengan baik. Tetap berkoordinasi dengan OPD, lalu mengeksekusi belanja-belanja yang sudah ditetapkan," terang Teguh.

BADUNG SEJAHTERA

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho turut menyinggung Kabupaten Badung yang masyarakatnya tergolong sejahtera ditinjau dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di bawah 40% sehingga masyarakatnya (disuatu desa di Tahun 2023) tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Dana Desa kan ada dua komponen secara garis besar; 1. Dana desa reguler untuk pemerdayaan dan pembangunan; 2. Dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Nah, karena Badung ini kan kesejahteraan masyarakatnya tinggi, untuk penyalurkan BLT desa itu ada batas minimal penerima BLT dan itu tidak terpenuhi, karena sudah banyak sejahtera masyarakatnya melalui tinjauan KPM di bawah 40%. Misal kalau ada di suatu desa masyarakatnya sudah kaya semua, mereka tidak mendapatkan BLT Tahun 2023. Tapi, nanti di Tahun 2024 skemanya akan berubah nanti tidak ada batas minimal. BLT itu, semakin sedikit orang miskinnya, makin sedikit penerima BLT-nya," ucap Teguh.

Di Tahun 2024 akan dilakukan pengecekan dana-dana desa yang telah diterima desa melalui koordinasi, Focus Group Discussion (FGD) ke Kabupaten/Desa tersebut. 012